Bogor, KV - Logo halal yang pada awalnya digagas dan diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia, saat ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama.
Ketua Umum Yayasan Komunitas Kritis Indonesia atau Ketum YKKI Oscar Dany Susanto melalui telepon berpendapat bahwa ada upaya-upaya untuk mencapai tujuan dengan cara kelompok tertentu yang krusial, yaitu isu tentang agama, ras dan suku.
“Contohnya masalah logo halal, setelah di umumkan logo baru dengan harga baru oleh Menag, lalu hal itu menimbulkan gejolak penyebaran, misalnya adanya klaim penggunaan logo halal oleh tokoh Aceh dan ini masih bisa berkembang lagi di daerah lain, yang akan melakukan klaim juga logo sendiri ,” ujarnya melalui selulernya, Kamis, 17 Maret 2022.
Logo resmi itu dianggap hanya mewakili suku tertentu (jawaisme),” ucapnya.
“Coba lihat, logo halal memang seperti gunungan dalam wayang yang jelas hanya akan mewakili suku Jawa, karena wayang memang dikenal sebagai seni budaya Jawa.
Tentu saja daerah (suku) yang lain tidak akan merasa terwakili, maka mereka ramai-ramai menolaknya,” sambungnya.
Semua orang tahu, bahwa logo halal memang ide dan gagasan para ulama yang tergabung dalam MUI, dan kemudian harganya mulai mahal, dan logo tersebut menjadi syarat kalayakan sebuah produk atau barang agar diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam.
“Pembeli merasa Aman dan terlindungi oleh logo tersebut, karena logo adalah hasil kerja para ulama. logo halal di putuskan melalui demokrasi. Misalnya kontes Logo Halal yang diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia, logo yang paling bagus, paling bagus dan paling layak yang tidak menimbulkan gejolak yang menjadi pemenangnya dengan satu syarat, “Logo Harus Mewakili Bangsa Indonesia”, bukan Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Madura dan lain lain, atau bahkan Arab,” tandas Oscar
(RG)
