Jakarta, Siber | Menindak lanjuti upaya untuk meningkatkan kehadiran pemerintah di seluruh perbatasan laut Indonesia, Direktorat Kebijakan Badan Keamanan Laut RI kembali menggelar Rapat Kerja Teknis yang ke-lll (Rakernis III) untuk membahas penyusunan rekomendasi kebijakan tentang peningkatan kehadiran di wilayah perbatasan laut Indonesia guna menjamin keamanan dan keselamatan, yang diselenggarakan secara luring dan juga daring di salah satu hotel di Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kemarin
Pada Rakernis I, Direktorat Kebijakan Bakamla RI bersama para akademisi telah mengidentifikasi isu keamanan dan keselamatan laut yang sering terjadi di wilayah perbatasan laut Indonesia serta konsinyering pembahasan draft awal. Rakernis II melanjutkan pembahasan dengan mendengarkan pendapat, tanggapan, masukkan serta saran dari kementerian dan lembaga terkait. Pada Rakernis III kali ini dilakukan unntuk mendengar masukan dan pendapat para penerima manfaat dan pengguna jasa laut terhadap naskah rekomendasi kebijakan peningkatan kehadiran tersebut.
Kegiatan dibuka dengan sambutan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia yang dibacaka oleh Deputi Kebijakan dan Strategi Kamla Laksda Bakamla Tatit Eko Witjaksono, S.E., M.Tr (Han). Kemudian dilanjutkan dengan paparan oleh Kasubdit Perumusan Kebijakan Bakamla RI Kolonel Bakamla Gontri Nopel yang menjelaskan gambaran umum dari rekomendasi kebijakan peningkatan kehadiran tersebut.
“Kehadiran pemerintah di wilayah perbatasan laut Indonesia sudah menjadi kewajiban utama. Selain untuk menjaga kedaulatan negara, kehadiran pemerintah juga untuk menjamin keamanan dan keselamatan rakyatnya yang memaanfaatkan laut sebagai sumber ekonomi. Letak strategis Indonesia juga berpotensi maraknya pelanggaran atau kejahatan, baik dari luar ataupun dari dalam, sehingga kehadiran pemerintah juga untuk melindungi bangsa dan negara dari segala ancaman”, jelas singkatnya.
Setelah mendengarkan gambaran umum tersebut. Rakernis dilanjutkan dengan paparan dari narasumber dari berbagai asosiasi kelautan dan perikanan seperti Indonesia National Shipowner’s Association (INSA) yang dihadiri oleh Ketua Bidang Organisasi & Keanggotaan DPP INSA Capt. Zaenal A. Hasibuan secara daring yang mengutarakan pendapatnya, bahwa tingginya resiko perompakan, penghentian di tengah laut, hingga penahanan kapal sangatlah merugikan, dengan kata lain kesuksesan negara dalam penyelenggaraan pelayarana tercermin jika tercapaianya keselamatan dan keamanan pelayaran dan lingkungan maritim.
Ketua Dep. Hukum, Advokasi dan HAM Bapak Dr. Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H., CLA. narasumber dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menambahkan, bahwa perlu adanya pertahanan terdepan di wilayah perbatasan laut yang didukung oleh sistem peringatan dini serta informasi maritim yang lengkap dan real time, serta pentingnya pengembangan industri perikanan ke perbatasan dengan penduduk mayoritas nelayan dapat meningkatkan semangat otonom wilayah.
Lebih lanjut, narasumber dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bintan Ketua DPD KNTI Bintan Bapak Syukur Hariyanto, S.IP., menyampaikan tentang minimnya kehadiran pemerintah di Bintan mengakibatkan maraknya kapal ikan asing, terutama kapal ikan besar. Minimnya informasi tentang batas wilayah dan adanya “Common Guidelines” antar Indonesia – Malaysia juga sering membuat nelayan bintan harus berurusan dengan APMM. Mereka berharap adanya sosialisasi terkait tentang aturan-aturan dan batas wilayah negara. Mereka pun berharap Bintan dapat diperhatikan seperti Natuna, mereka juga ingin dibekali dengan pelatihan dan mungkin alat komunikasi, agar mereka dapat juga ikut serta dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut Indonesia.
Hadir pula narasumber dari Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia (ASKALSI) Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Bapak Eky S. Pratomo, Sekretaris Jenderal KNTI Bapak Iing Rohimin, dan narasumber dari Asosiasi Tuna Indonesia Bapak Ir. M. Billahmar.
Setelah para narasumber selesai memaparkan pendapat, tanggapan, masukkan dan sarannya, rapat dilanjutkan dengan diskusi dengan peserta daring untuk bisa menanggapi, seluruh butir kesimpulan yang telah dipaparkan narasumber. Kegiatan kemudian ditutup oleh Deputi Kebijakan dan Strategi Kamla Laksda Bakamla Tatit Eko Witjaksono, S.E., M.Tr (Han). dengan mengekspresikan rasa terimakasih atas kerja samanya dalam penyusunan rekomendasi kebijakan tentang peningkatan kehadiran di wilayah perbatasan laut Indonesia guna menjamin keamanan dan keselamatan.(Humas Bakamla RI)
