Kalbar, Siber | Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., bersama Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, dan Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. memimpin rapat dengan Forkopimda Kalimantan Barat terkait penanganan Covid-19 dan vaksinasi di Kalimantan Barat, bertempat di Aula Makodam XII/Tanjungpura, Kalbar, Rabu (8/9/2021).
Kegiatan diawali penjelasan dari Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., yang menjelaskan tentang penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Kalimantan Barat.
Gubernur Kalbar menjelaskan bahwa berdasarkan data Kemenkes RI, Selasa (7/9/2021), saat ini Kalimantan Barat terdapat 629 kasus aktif. Secara rinci keseluruhan kasus konfirmasi 37.493 orang, kasus sembuh 35.878 orang dan meninggal dunia 986 orang.
Selanjutnya disampaikan juga bahwa penanganan Pandemi Covid-19 di wilayah Kalbar juga tak lepas dari sinergitas TNI-Polri, Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan maupun masyarakat.
Menanggapi penjelasan Gubernur Kalbar, Panglima TNI menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Kalbar dan semua elemen, karena dapat mengendalikan pandemi Covid-19 termasuk diantaranya pelaksanaan disiplin protokol kesehatan dan serbuan vaksinasi. “Saat ini kasus Covid-19 di Indonesia telah mengalami penurunan. Itu semua berkat kerja keras semua pihak di 34 Provinsi, namun tetap jangan lengah,” ujarnya.
Panglima TNI juga menekankan agar pelaksanaan tracing kontak erat di Kalbar perlu diperkuat serta perlu memperkuat upaya penanganan secara sinergi dan serius sesuai kondisi wilayah masing-masing. “Pentingnya mengedukasi masyarakat agar mau dirawat di Isoter guna mencegah perburukan kondisi kesehatan pada pasien,” ucapnya.
“Kepada Pangdam XII/Tanjungpura dan Kapolda Kalbar untuk terus membantu Pemerintah Daerah dalam mengatasi pandemi Covid-19 ini menjadi Endemi, kita harus optimis. Pahami dengan cermat data-data yang ada sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan tepat,” tegas Panglima TNI.
Panglima TNI juga menyampaikan bahwa Pemda bersama instansi terkait, TNI-Polri, BNPB, Kemenkes harus meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dalam manajemen vaksinasi termasuk diantaranya memperkuat Nakes untuk vaksinasi.
