Papua, Siber | Kedok Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang selama ini berpura-pura memperjuangkan masyarakat Papua terkuak. Kebohongannya terbongkar oleh kelakuan aslinya. KKB tidak hanya ingin melumpuhkan dunia pendidikan, tetapi juga melecehkan adat Papua.
Niatnya untuk melumpuhkan dunia pendidikan berlanjut. Setelah membunuh 2 guru, membakar 3 sekolah dan membunuh pelajar, KKB kembali membakar 3 rumah guru dan bangunan SD Inpres Klambet di kampung Dambet Distrik Beoga, Sabtu, (17/4/2021).
Setelah sempat menyalahkan TNI yang dilibatkan sebagai guru di sekolah-sekolah Papua dan menuduh guru dan pelajar yang dibunuhnya sebagai mata-mata aparat keamanan, KKB kembali membakar sekolah.
Selain itu, mereka juga melecehkan adat setempat dengan membakar rumah kepala suku wilayah Dambet a.n. bapak Bener Murib.
“Diduga dilakukan oleh kelompok Beoga Arodikala yang ikut Lagakek Telenggen,” ujar Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi, Kombes M Iqbal Alqudusi, melalui keterangan tertulis, Minggu (18/4/2021).
Sementara itu, Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa juga mengkonfirmasi insiden pembakaran oleh front bersenjata OPM yang selama ini disebut sebagai KKB. “Benar, KKB telah membakar SD Inpres Klambet dan rumah kepala suku wilayah Dambet kampung Dambet distrik Beoga Sabtu, (17/4/2021). Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, walaupun sempat ada gangguan tembakan kepada aparat gabungan TNI Polri saat menuju ke lokasi kejadian,” tambahnya.
Mengulang pernyataannya, Kolomel Suriastawa mengatakan bahwa fakta ini makin menunjukkan bahwa seluruh front OPM sedang frustasi dan makin membongkar kedoknya sendiri bahwa selama ini merekalah biang kerok dan sumber masalah di Papua.
Front bersenjatanya frustasi karena selain posisinya makin terjepit dengan tindakan pengamanan aparat gabungan TNI Polri, jalur ilegal senjata dan munisinya terbongkar, sumber dana dari hasil pemerasan kepada pejabat daerah dan masyarakat juga terbongkar. Kebohongannya yang sering disebar di media sosial juga terbongkar.
Front politiknya juga frustasi karena di dalam negeri upaya penolakan Otsus gagal dan di luar negeri tidak ada dukungan resmi dari dunia internasional terhadap aksi terorisme front bersenjata OPM. Propagandanya melalui media online dan media sosial tidak direspon dunia internasional.
Front klandestinnya juga frustasi karena peran dan permainan “dua kaki” nya sudah diketahui banyak pihak. Propaganda melalui media oleh jurnalis dan tokoh media sosial juga sudah terdeteksi.
Kolonel Suriastawa menambahkan, pasca penembakan guru, mereka ingin memunculkan propaganda pembenaran bahwa itu mereka lakukan karena TNI dilibatkan sebagai tenaga pengajar dan doktrinasi, sehingga guru adalah mata-mata aparat keamanan. “Faktanya, TNI dilibatkan sebagai pengajar di sekolah-sekolah karena banyak guru yang takut mengajar, khususnya guru pendatang akibat teror dari front bersenjata OPM dan tidak jarang merenggut nyawa seperti terjadi minggu lalu,” katanya.
“Peran TNI sebagai tenaga pengajar juga berlaku didaerah lain khususnya daerah terpencil, pulau terluar dan perbatasan. Karena keterbatasan tenaga pengajar itulah Kementerian pendidikan membuat MoU dengan TNI,” jelasnya.
Kapen Kogabwilhan III ini juga menyampaikan bahwa dari analisa media sosial, propaganda yang menyalahkan TNI dan seolah membenarkan penembakan terhadap guru terlihat jelas terkoordinir, masif dan serentak. “Aktornya ya itu-itu saja dan dibantu jurnalis yang punya akses ke media. Redaksionalnya mirip, waktunya juga hampir bersamaan. Mirip kerjanya buzzer,” ujarnya.
“Sebenarnya bukan hanya isu ini. Selama ini seperti itulah kerjaan mereka, tergantung momen yang diusung. Pengalihan isu ini sengaja dibuat untuk menutupi fakta bahwa mereka tidak ingin masyarakat Papua berpendidikan dan maju, agar kebohongannya tidak diketahui masyarakat luas,” tambahnya.
Aksi teror terbaru KKB ini tentu sangat memperihatinkan khususnya bagi dunia pendidikan di Papua. Diperlukan langkah nyata pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini agar tidak berlarut dan tidak menambah panjang daftar korban baik aparat keamanan maupun masyarakat yang tidak berdosa. (**)
