logo
DPP FPK

FPK

VIDEO

Visitor Counter

SAENAH AQIQAH

SAENAH AQIQAH

Raja Aqiqah JaDeTaBek 

0822 5470 5912

DIRGAHAYU INDONESIA

RoniAbdul RoupSAADULLAH

 
H.ROKIBSUYANTOATANG SUPARDI
PENGADUAN KORUPSI

KPK

FACEBOOK
FB 

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG
JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:
a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam
pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan
kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan
kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting
terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan
dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai
keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan
memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan
nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran
pembangunan nasional;
c. bahwa untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana mestinya, pemerintah
mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan jalan;
d. bahwa agar penyelenggaraan jalan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan
berhasil guna diperlukan keterlibatan masyarakat;
e. bahwa dengan adanya perkembangan otonomi daerah, tantangan persaingan global,
dan tuntutan peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, Undang-
Undang 1 Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3186) tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum pengaturan tentang jalan;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,
huruf, c, huruf d, dan huruf e perlu dibentuk undang-undang tentang jalan;
Mengingat:
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG JALAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri;
2. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang jalan;
3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain
sebagai badan eksekutif daerah;
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk
bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang
berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah
dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan
kabel;
5. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
6. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan,
atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri;
7. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai
jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol;
8. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol;
9. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan,
pembangunan, dan pengawasan jalan;
10. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan
perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan;
11. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan,
pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan;
12. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan
teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan;
13. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib
pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan;
14. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan,
pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya;
15. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan
pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang
serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan;
16. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah badan yang dibentuk
oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri;
17. Badan usaha di bidang jalan tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan
hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol;
18. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan
mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh
pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis;
19. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum
maupun yang tidak berbadan hukum.
BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP
Pasal 2
Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan,
keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas,
keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.
Pasal 3
Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:
a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
b. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
c. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan
kepada masyarakat;
d. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan
masyarakat;
e. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk
mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan
f. mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.
Pasal 4
Lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini mencakup penyelenggaraan:
a. jalan umum yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan;
b. jalan tol yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan; dan
c. jalan khusus.
BAB III
PERAN, PENGELOMPOKAN, DAN BAGIAN-BAGIAN JALAN
Bagian Pertama
Peran Jalan
Pasal 5
(1) Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang
ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(2) Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan
masyarakat, bangsa, dan negara.
(3) Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan
mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.
Bagian Kedua
Pengelompokan Jalan
Pasal 6
(1) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus.
(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut sistem,
fungsi, status, dan kelas.
(3) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan diperuntukkan bagi lalu
lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 7
(1) Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan
jalan sekunder.
(2) Sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem
jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk
pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua
simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
(3) Sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk
masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 8
(1) Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor,
jalan lokal, dan jalan lingkungan.
(2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang
berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan ratarata
tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
(3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang
berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak
sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
(4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang
berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan
rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
(5) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang
berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan
kecepatan rata-rata rendah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan
lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 9
(1) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan
provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
(2) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan arteri dan jalan
kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota
provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
(3) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan kolektor dalam
sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota
kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
(4) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan lokal dalam
sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3), yang
menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota
kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal,
serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan
jalan strategis kabupaten.
(5) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan umum dalam sistem
jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota,
menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta
menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
(6) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang
menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan
lingkungan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai status jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 10
(1) Untuk pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas, jalan dibagi dalam
beberapa kelas jalan.
(2) Pembagian kelas jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundanganundangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
(3) Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan
dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
Bagian Ketiga
Bagian-Bagian Jalan
Pasal 11
(1) Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang
pengawasan jalan.
(2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan jalan,
saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
(3) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang manfaat jalan
dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
(4) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang
tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang
pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur
dalam peraturan pemerintah.
Pasal 12
(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi
jalan di dalam ruang manfaat jalan.
(2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi
jalan di dalam ruang milik jalan.
(3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi
jalan di dalam ruang pengawasan jalan.
BAB IV
JALAN UMUM
Bagian Pertama
Penguasaan
Pasal 13
(1) Penguasaan atas jalan ada pada negara.
(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang
kepada Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan
jalan.
Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah
Pasal 14
(1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan
secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.
(2) Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan,
dan pengawasan.
Bagian Ketiga
Wewenang Pemerintah Provinsi
Pasal 15
(1) Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi
penyelenggaraan jalan provinsi.
(2) Wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi.
(3) Dalam hal pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi dapat menyerahkan
wewenang tersebut kepada Pemerintah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyerahan wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
Bagian Keempat
Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota
Pasal 16
(1) Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi
penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.
(2) Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan
jalan kota.
(3) Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan,
dan pengawasan.
(4) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian
wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah
kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelengaraan jalan kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wewenang penyelengaraan jalan kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan penyerahan wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.
Bagian Kelima
Pengaturan Jalan Umum
Pasal 17
Pengaturan jalan umum meliputi pengaturan jalan secara umum, pengaturan jalan
nasional, pengaturan jalan provinsi, pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa, serta
pengaturan jalan kota.
Pasal 18
(1) Pengaturan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 meliputi:
a. pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya;
b. perumusan kebijakan perencanaan;
c. pengendalian penyelenggaraan jalan secara makro; dan
d. penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengaturan jalan.
(2) Pengaturan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
a. penetapan fungsi jalan untuk ruas jalan arteri dan jalan kolektor yang
menghubungkan antaribukota provinsi dalam sistem jaringan jalan primer;
b. penetapan status jalan nasional; dan
c. penyusunan perencanaan umum jaringan jalan nasional.
Pasal 19
Pengaturan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional
di bidang jalan;
b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi dengan
memperhatikan keserasian antarwilayah provinsi;
c. penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang
menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antaribukota kabupaten,
jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer;
d. penetapan status jalan provinsi; dan
e. penyusunan perencanaan jaringan jalan provinsi.
Pasal 20
Pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
meliputi:
a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa berdasarkan
kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan
antarkawasan;
b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa;
c. penetapan status jalan kabupaten dan jalan desa; dan
d. penyusunan perencanaan jaringan jalan kabupaten dan jalan desa.
Pasal 21
Pengaturan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di
bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota;
c. penetapan status jalan kota; dan
d. penyusunan perencanaan jaringan jalan kota.
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 diatur dalam peraturan pemerintah.
Bagian Keenam
Pembinaan Jalan Umum
Pasal 23
Pembinaan jalan umum meliputi pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional, jalan
provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa, serta jalan kota.
Pasal 24
Pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
meliputi:
a. pengembangan sistem bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan di
bidang jalan;
b. pemberian bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan para aparatur di bidang jalan;
c. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang
terkait;
d. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar provinsi dalam penyelenggaraan
jalan; dan
e. penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman pembinaan jalan.
Pasal 25
Pembinaan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:
a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur
penyelenggara jalan provinsi dan aparatur penyelenggara jalan kabupaten/kota;
b. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi di bidang jalan untuk jalan
provinsi; dan
c. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota dalam
penyelenggaraan jalan.
Pasal 26
Pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
meliputi:
a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur
penyelenggara jalan kabupaten dan jalan desa;
b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang
manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; dan
c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten dan jalan
desa.
Pasal 27
Pembinaan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:
a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur
penyelenggara jalan kota;
b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang
manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; dan
c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota.
Pasal 28
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 diatur dalam peraturan pemerintah.
Bagian Ketujuh
Pembangunan Jalan Umum
Pasal 29
Pembangunan jalan umum, meliputi pembangunan jalan secara umum, pembangunan
jalan nasional, pembangunan jalan provinsi, pembangunan jalan kabupaten dan jalan
desa, serta pembangunan jalan kota.
Pasal 30
(1) Pembangunan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah
sebagai berikut:
a. pengoperasian jalan umum dilakukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan
laik fungsi secara teknis dan administratif;
b. penyelenggara jalan wajib memrioritaskan pemeliharaan, perawatan dan
pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
c. pembiayaan pembangunan jalan umum menjadi tanggung jawab Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing;
d. dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang
menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. sebagian wewenang Pemerintah di bidang pembangunan jalan nasional mencakup
perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaannya
dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan;
dan
f. pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk kriteria, persyaratan,
standar, prosedur dan manual; penyusunan rencana umum jalan nasional, dan
pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari
masyarakat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan laik fungsi, tata cara pemeliharaan,
perawatan dan pemeriksaan secara berkala, dan pembiayaan pembangunan jalan
umum, serta masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
peraturan pemerintah.
Pasal 31
Pembangunan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:
a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta
pelaksanaan konstruksi jalan nasional;
b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan nasional; dan
c. pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan nasional.
Pasal 32
Pembangunan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:
a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta
pelaksanaan konstruksi jalan provinsi;
b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan provinsi; dan
c. pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan provinsi.
Pasal 33
Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
meliputi:
a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta
pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa;
b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa; dan
c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan
desa.
Pasal 34
Pembangunan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:
a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta
pelaksanaan konstruksi jalan kota;
b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota; dan
c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kota.
Pasal 35
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 diatur dalam peraturan
pemerintah.
Bagian Kedelapan
Pengawasan Jalan Umum
Pasal 36
Pengawasan jalan umum meliputi pengawasan jalan secara umum, pengawasan jalan
nasional, pengawasan jalan provinsi, pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa, serta
pengawasan jalan kota.
Pasal 37
(1) Pengawasan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:
a. evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan;
b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan; dan
c. hasil penyelenggaraan jalan harus memenuhi standar pelayanan minimal yang
ditetapkan.
(2) Pengawasan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:
a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan nasional; dan
b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan nasional
Pasal 38
Pengawasan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:
a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan provinsi; dan
b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi.
Pasal 39
Pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
meliputi:
a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa; dan
b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa.
Pasal 40
Pengawasan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:
a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kota; dan
b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota
Pasal 41
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 42
Setiap orang dilarang menyelenggarakan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BAB V
JALAN TOL
Bagian Pertama
Umum
Pasal 43
(1) Jalan tol diselenggarakan untuk:
a. memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang;
b. meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna
menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi;
c. meringankan beban dana Pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan; dan
d. meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.
(2) Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh Pemerintah dan/atau badan usaha yang
memenuhi persyaratan.
(3) Pengguna jalan tol dikenakan kewajiban membayar tol yang digunakan untuk
pengembalian investasi, pemeliharaaan, dan pengembangan jalan tol.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
Bagian Kedua
Syarat-Syarat Jalan Tol
Pasal 44
(1) Jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan umum merupakan lintas alternatif.
(2) Dalam keadaan tertentu, jalan tol dapat tidak merupakan lintas alternatif.
(3) Jalan tol harus mempunyai spesifikasi dan pelayanan yang lebih tinggi daripada jalan
umum yang ada.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi dan pelayanan jalan tol sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
Bagian Ketiga
Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol
Pasal 45
(1) Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah.
(2) Wewenang penyelenggaraan jalan tol meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan,
dan pengawasan jalan tol.
(3) Sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh BPJT.
(4) BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Menteri, berada di bawah,
dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(5) Keanggotaan BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur
Pemerintah, unsur pemangku kepentingan, dan unsur masyarakat.
(6) Tugas BPJT adalah melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol, meliputi:
a. pengaturan jalan tol mencakup pemberian rekomendasi tarif awal dan
penyesuaiannya kepada Menteri, serta pengambilalihan jalan tol pada akhir masa
konsesi dan pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya;
b. pengusahaan jalan tol mencakup persiapan pengusahaan jalan tol, pengadaan
investasi, dan pemberian fasilitas pembebasan tanah; dan
c. pengawasan jalan tol mencakup pemantauan dan evaluasi pengusahaan jalan tol
dan pengawasan terhadap pelayanan jalan tol.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan tol dan BPJT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur
dalam peraturan pemerintah.
Bagian Keempat
Pengaturan Jalan Tol
Pasal 46
(1) Pengaturan jalan tol meliputi perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan
perencanaan umum, dan pembentukan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengaturan jalan tol ditujukan untuk mewujudkan jalan tol yang aman, nyaman,
berhasil guna dan berdaya guna, serta pengusahaan yang transparan dan terbuka.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jalan tol sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 47
(1) Rencana umum jaringan jalan tol merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana
umum jaringan jalan nasional.
(2) Pemerintah menetapkan rencana umum jaringan jalan tol.
(3) Menteri menetapkan suatu ruas jalan tol.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan rencana umum jaringan jalan tol
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 48
(1) Tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan
biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi.
(2) Tarif tol yang besarannya tercantum dalam perjanjian pengusahaan jalan tol
ditetapkan pemberlakuannya bersamaan dengan penetapan pengoperasian jalan
tersebut sebagai jalan tol.
(3) Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan
pengaruh laju inflasi.
(4) Pemberlakuan tarif tol awal dan penyesuaian tarif tol ditetapkan oleh Menteri.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif awal tol dan penyesuaian tarif tol sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan
pemerintah.
Bagian Kelima
Pembinaan Jalan Tol
Pasal 49
(1) Pembinaan jalan tol meliputi kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis,
pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.
Bagian Keenam
Pengusahaan Jalan Tol
Pasal 50
(1) Pengusahaan jalan tol dilaksanakan dengan maksud untuk mempercepat perwujudan
jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian jaringan jalan nasional.
(2) Pengusahaan jalan tol meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan
konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan.
(3) Wewenang mengatur pengusahaan jalan tol dilaksanakan oleh BPJT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).
(4) Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha
milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta.
(5) Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengembangan jaringan jalan tol tidak
dapat diwujudkan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah
dapat mengambil langkah sesuai dengan kewenangannya.
(6) Konsesi pengusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk
memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan
tol.
(7) Dalam hal konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir, Pemerintah
menetapkan status jalan tol yang dimaksud sesuai dengan kewenangannya.
(8) Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengusahaan jalan tol tidak dapat
diselesaikan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pengusahaan
jalan tol, Pemerintah dapat melakukan langkah penyelesaian untuk keberlangsungan
pengusahaan jalan tol.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diatur dalam peraturan
pemerintah.
Pasal 51
(1) Pengusahaan jalan tol yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) dilakukan melalui pelelangan secara
transparan dan terbuka.
(2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi sebagian atau seluruh
lingkup pengusahaan jalan tol.
(3) Badan usaha yang mendapatkan hak pengusahaan jalan tol berdasarkan hasil
pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan perjanjian pengusahaan
jalan tol dengan Pemerintah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelelangan pengusahaan jalan tol dan perjanjian
pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 52
(1) Dalam hal pembangunan jalan tol melewati jalan yang telah ada, badan usaha
menyediakan jalan pengganti.
(2) Dalam hal pembangunan jalan tol berlokasi di atas jalan yang telah ada, jalan yang
ada tersebut harus tetap berfungsi dengan baik.
(3) Dalam hal pelaksanaan pembangunan jalan tol mengganggu jalur lalu lintas yang
telah ada, badan usaha terlebih dahulu menyediakan jalan pengganti sementara yang
layak.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan pengganti, pembangunan jalan tol di atas jalan
yang telah ada, dan penyediaan jalan pengganti sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 53
(1) Jalan tol hanya diperuntukkan bagi pengguna jalan yang menggunakan kendaraan
bermotor.
(2) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Pemerintah.
(3) Penggunaan jalan tol selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
dengan persetujuan Pemerintah.
(4) Dalam hal lintas jaringan jalan umum yang ada tidak berfungsi sebagaimana
mestinya, ruas jalan tol alternatifnya dapat digunakan sementara menjadi jalan umum
tanpa tol.
(5) Penetapan ruas jalan tol menjadi jalan umum tanpa tol sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan oleh Menteri.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jalan tol, penetapan jenis kendaraan
bermotor, dan penggunaan jalan tol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 54
Setiap orang dilarang mengusahakan suatu ruas jalan sebagai jalan tol sebelum adanya
penetapan Menteri.
Pasal 55
Pengguna jalan tol wajib menaati peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan
angkutan jalan, peraturan perundang-undangan tentang jalan, serta peraturan perundangundangan
lainnya.
Pasal 56
Setiap orang dilarang memasuki jalan tol, kecuali pengguna jalan tol dan petugas jalan
tol.
Bagian Ketujuh
Pengawasan Jalan Tol
Pasal 57
(1) Pengawasan jalan tol meliputi kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib
pengaturan dan pembinaan jalan tol serta pengusahaan jalan tol.
(2) Ketentuan mengenai pengawasan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
pengawasan umum oleh Pemerintah dan pengawasan pengusahaan oleh BPJT diatur
dalam peraturan pemerintah.
BAB VI
PENGADAAN TANAH
Bagian Pertama
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan
Pasal 58
(1) Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan
berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
(2) Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada
masyarakat, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan.
(3) Pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau masyarakat ulayat hukum
adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti
kerugian.
(4) Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
Pasal 59
(1) Apabila kesepakatan tidak tercapai dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan,
dilakukan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidang pertanahan.
(2) Pelaksanaan pembangunan jalan dapat dimulai pada bidang tanah yang telah diberi
ganti kerugian atau telah dicabut hak atas tanahnya.
Pasal 60
Untuk menjamin kepastian hukum, tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah dalam
rangka pembangunan jalan didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
Bagian Kedua
Pengadaan Tanah untuk
Pembangunan Jalan Tol
Pasal 61
(1) Pemerintah melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol bagi
kepentingan umum berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
(2) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan dana yang
berasal dari Pemerintah dan/atau badan usaha.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 berlaku
pula bagi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol.
BAB VII
PERAN MASYARAKAT
Pasal 62
(1) Masyarakat berhak:
a. memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan,
pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan;
b. berperan serta dalam penyelengaraan jalan;
c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan
minimal yang ditetapkan;
d. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan;
e. memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan
jalan; dan
f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan
jalan.
(2) Masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.
BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 63
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan
terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan
belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiah).
(2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan
terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan
terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan
atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(4) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(5) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pengusahaan jalan tol
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dipidana dengan pidana penjara paling lama
15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah).
(6) Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja
memasuki jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 14 (empat belas) hari atau denda paling banyak
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
Pasal 64
(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di
dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di
dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(3) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di
dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3),
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) hari atau denda paling
banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
(4) Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang karena kelalaiannya
memasuki jalan tol, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu
juta lima ratus ribu rupiah).
Pasal 65
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 42, dan Pasal
54 dilakukan badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang
bersangkutan.
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap
badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda
yang dijatuhkan.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 66
(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan pelaksanaan yang
berkaitan dengan jalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-Undang ini.
(2) Badan hukum usaha negara jalan tol (PT Jasa Marga) diberi konsesi berdasarkan
perhitungan investasi atas seluruh ruas jalan tol yang diusahakannya setelah
dilakukan audit.
(3) Konsesi yang dimiliki badan usaha milik swasta di bidang jalan tol berdasarkan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 dinyatakan tetap berlaku dan
pengusahaannya disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
(4) Penetapan pemberian konsesi pengusahaan jalan tol kepada badan usaha milik negara
di bidang jalan tol dan penyesuaian pengusahaan badan usaha milik swasta di bidang
jalan tol dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Undang-
Undang ini.
(5) Pembentukan BPJT dilaksanakan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
berlakunya Undang-Undang ini.
(6) Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling
lama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 68
Undang–Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Oktober 2004,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Oktober 2004,
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 132
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG
JALAN
I. U M U M
1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menegaskan bahwa tujuan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
antara lain, adalah memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, bumi dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum
dalam Pasal 33 ayat (3). Di samping itu, negara bertanggung jawab atas
penyediaan fasilitas umum yang layak yang harus diatur dengan undang-undang
sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4). Setelah melewati
perjalanan waktu hampir seperempat abad, Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1980 tentang Jalan sudah tidak sesuai sebagai landasan hukum pengaturan tentang
jalan karena adanya berbagai perkembangan dan perubahan penataan sistem
pemerintahan negara yang berorientasi pada otonomi daerah serta adanya
tantangan persaingan global dan tuntutan peningkatan peran masyarakat dalam
penyelenggaraan jalan. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dibentuk undangundang
jalan yang baru dengan pokok-pokok pikiran di bawah ini.
2. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi
kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai
peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Pembangunan jalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas
angkutan barang dan jasa (orang) yang aman, nyaman, dan berdaya guna benarbenar
akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
4. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting
terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta
pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial
masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen
akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala
masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi,
dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan
diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antardaerah,
sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan
akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.
5. Tersebarnya lokasi, baik sumber alam, tempat produksi, pasar maupun konsumen
akhir, menuntut diikutinya pola efisiensi dalam menghubungkan tempat-tempat
tersebut yang digambarkan dengan terbentuknya simpul pelayanan distribusi.
6. Semua pusat kegiatan beserta wilayah pengaruhnya membentuk satuan wilayah
pengembangan. Pusat pengembangan dimaksud dihubungkan dalam satu
hubungan hierarkis dalam bentuk jaringan jalan yang menunjukkan struktur
tertentu. Dengan struktur tersebut, bagian jaringan jalan akan memegang peranan
masing-masing sesuai dengan hierarkinya. Kedudukan jaringan jalan sebagai
bagian sistem transportasi menghubungkan dan mengikat semua pusat kegiatan
sehingga pengembangan jaringan jalan tidak dapat dipisahkan dari upaya
pengembangan berbagai moda transportasi secara terpadu, baik moda transportasi
darat, laut, maupun udara.
7. Tingkat perkembangan antardaerah yang serasi dan seimbang merupakan
perwujudan berbagai tujuan pembangunan. Tingkat perkembangan suatu daerah
(wilayah dalam batasan administratif) akan dipengaruhi oleh satuan wilayah
pengembangan yang bersangkutan. Pada prinsipnya, perkembangan semua satuan
wilayah pengembangan perlu dikendalikan agar dicapai tingkat perkembangan
antardaerah yang seimbang. Usaha pengendalian tersebut pada dasarnya
merupakan salah satu langkah penyeimbangan dalam pengembangan wilayah
yang dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, misalnya dengan
memberikan kesempatan kepada beberapa satuan wilayah pengembangan yang
tergolong kecil dan lemah untuk mengelompokkan diri menjadi lebih besar dan
kuat.
8. Proses pengelompokan tersebut, yang dijalankan dengan meningkatkan
kemampuan pelayanan pemasaran dari salah satu kota yang menduduki hierarki
tertinggi, akan membawa implikasi pada penyelenggaraan sistem distribusi. Di
dalam sistem distribusi, sistem jaringan jalan memegang peranan penting karena
peningkatan pelayanan pemasaran menuntut pengembangan prasarana
transportasi. Agar sistem distribusi dapat berfungsi dengan baik, perlu dibangun
jalan berspesifikasi bebas hambatan yang memperhatikan rasa keadilan.
Pembangunan jalan bebas hambatan tersebut yang memerlukan pendanaan relatif
besar diselenggarakan melalui pembangunan jalan tol.
9. Melalui peran penting jalan dalam membentuk struktur wilayah, penyelenggaraan
jalan pada hakikatnya dimaksudkan untuk mewujudkan perkembangan
antardaerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan (road
infrastructures for all ).
10. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara mempunyai
kewenangan menyelenggarakan jalan. Penyelenggaraan jalan, sebagai salah satu
bagian penyelenggaraan prasarana transportasi, melibatkan unsur masyarakat dan
pemerintah. Agar diperoleh suatu hasil penanganan jalan yang memberikan
pelayanan yang optimal, diperlukan penyelenggaraan jalan secara terpadu dan
bersinergi antarsektor, antardaerah dan juga antarpemerintah serta masyarakat
termasuk dunia usaha.
11. Dalam pengusahaan jalan tol, perlu dilakukan penataan menyeluruh dan
pemisahan antara peran regulator dan operator serta menciptakan iklim investasi
yang kondusif sehingga dapat menarik dunia usaha untuk ikut berpartisipasi.
Untuk maksud tersebut, Menteri membentuk badan pengatur jalan tol yang
bertugas melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol.
12. Undang-undang ini mengatur keseimbangan antara hak perseorangan atas tanah
dan keharusan pembangunan jalan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu,
penggunaan tanah harus bermanfaat bagi masyarakat, negara, dan bagi pemegang
hak atas tanah. Tanah masyarakat yang terkena pembangunan jalan diberikan
ganti kerugian berdasarkan kesepakatan. Akan tetapi, apabila kesepakatan tidak
tercapai, dilakukan pencabutan hak atas tanah.
13. Pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang ini juga mempunyai hubungan
saling melengkapi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama:
a. undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan;
b. undang-undang yang mengatur tentang penataan ruang;
c. undang-undang yang mengatur tentang jasa konstruksi;
d. undang-undang yang mengatur tentang peraturan dasar pokok agraria.
e. undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup;
f. undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah;
g. undang-undang yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan
daerah;
h. undang-undang yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam dan
ekosistem;
i. undang-undang yang mengatur tentang larangan praktik monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat; dan
j. undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Asas kemanfaatan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang
dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku
kepentingan ( stakeholders) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Asas keamanan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang harus
memenuhi persyaratan keteknikan jalan, sedangkan asas keselamatan berkenaan
dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan.
Asas keserasian penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keharmonisan lingkungan
sekitarnya; asas keselarasan penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keterpaduan
sektor lain; dan asas keseimbangan penyelenggaraan jalan berkenaan dengan
keseimbangan antarwilayah dan pengurangan kesenjangan sosial.
Asas keadilan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan termasuk jalan tol yang harus
memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada
pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.
Asas transparansi berkenaan dengan penyelenggraan jalan yang prosesnya dapat
diketahui masyarakat dan asas akuntabilitas berkenaan dengan hasil penyelenggaraan
jalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Asas keberdayagunaan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus
dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal dan
asas keberhasilgunaan berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.
Asas kebersamaan dan kemitraan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang
melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang
harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.
Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pelayanan yang andal adalah pelayanan jalan yang memenuhi
standar pelayanan minimal, yang meliputi aspek aksesibilitas (kemudahan
pencapapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan, dan kecepatan tempuh rata-rata,
sedangkan yang dimaksud prima adalah selalu memberikan pelayanan yang optimal.
Huruf e
Yang dimaksud dengan sistem transportasi terpadu adalah bahwa keberadaan jaringan
jalan memberikan sinergi fungsi dan lokasi yang optimal dengan prasarana dan moda
transportasi lain sehingga meningkatkan efisiensi transportasi guna mempercepat
pembangunan di segala bidang.
Huruf f
Yang dimaksud dengan transparan adalah bahwa semua ketentuan dan informasi
mengenai pengusahaan jalan tol, termasuk syarat teknis administrasi pengusahaan
dapat diketahui oleh semua pihak, sedangkan terbuka adalah pemberian kesempatan
yang sama bagi semua badan usaha yang memenuhi persyaratan serta dilakukan
melalui persaingan yang sehat di antara badan usaha yang setara.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan jalan khusus, antara lain, adalah jalan di dalam kawasan
pelabuhan, jalan kehutanan, jalan perkebunan, jalan inspeksi pengairan, jalan di
kawasan industri, dan jalan di kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada
pemerintah.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan bersifat menerus yang
memberikan pelayanan lalu lintas tidak terputus walaupun masuk ke dalam kawasan
perkotaan.
Pusat-pusat kegiatan adalah kawasan perkotaan yang mempunyai jangkauan
pelayanan nasional, wilayah, dan lokal.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai
kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Jalan arteri meliputi jalan arteri primer dan arteri sekunder. Jalan arteri primer
merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional, sedangkan jalan arteri
sekunder merupakan jalan arteri dalam skala perkotaan;
Angkutan utama adalah angkutan bernilai ekonomis tinggi dan volume besar.
Ayat (3)
Jalan kolektor meliputi jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder.
Jalan kolektor primer merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah, sedangkan jalan
kolektor sekunder dalam skala perkotaan;
Angkutan pengumpul adalah angkutan antara yang bersifat mengumpulkan angkutan
setempat untuk diteruskan ke angkutan utama dan sebaliknya yang bersifat membagi
dari angkutan utama untuk diteruskan ke angkutan setempat.
Ayat (4)
Jalan lokal meliputi jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder.
Jalan lokal primer merupakan jalan lokal dalam skala wilayah tingkat lokal
sedangkan jalan lokal sekunder dalam skala perkotaan;
Angkutan setempat adalah angkutan yang melayani kebutuhan masyarakat setempat
dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rendah, dan frekuensi ulang-alik yang
tinggi.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan jalan lingkungan meliputi jalan lingkungan primer dan jalan
lingkungan sekunder. Jalan lingkungan primer merupakan jalan lingkungan dalam
skala wilayah tingkat lingkungan seperti di kawasan perdesaan di wilayah kabupaten,
sedangkan jalan lingkungan sekunder merupakan jalan lingkungan dalam skala
perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan
perkotaan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Ketentuan mengenai pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan
kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan
pemerintah daerah.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan jalan strategis nasional adalah jalan yang melayani
kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis yaitu mempunyai peranan untuk
membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah-daerah rawan, bagian dari
jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan
antarnegara, serta dalam rangka pertahanan dan keamanan.
Ayat (3)
Jalan strategis provinsi adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan
provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi,
kesejahteraan dan keamanan provinsi; untuk jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
terdiri atas jalan provinsi dan jalan nasional.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan jalan strategis kabupaten adalah jalan yang diprioritaskan
untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk
membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan kabupaten.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan jalan kota adalah jalan yang berada di dalam daerah kota
yang bersifat otonom sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang
pemerintahan daerah.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan :
jalan bebas hambatan (freeway) adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus yang
memberikan pelayanan menerus/tidak terputus dengan pengendalian jalan masuk
secara penuh, dan tanpa adanya persimpangan sebidang, serta dilengkapi dengan
pagar ruang milik jalan, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah dan dilengkapi dengan
median; jalan raya (highway) adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan
pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling
sedikit 2 (dua) lajur setiap arah; jalan sedang (road) adalah jalan umum dengan lalu
lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2
(dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar paling sedikit 7 (tujuh) meter; jalan kecil
(street) adalah jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit 2 (dua)
lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar paling sedikit 5,5 (lima setengah) meter.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ruang manfaat jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan
untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang
pengamannya. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah
dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki. Ambang pengaman jalan terletak di
bagian paling luar, dari
ruang manfaat jalan, dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan jalan.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ruang milik jalan (right of way) adalah sejalur tanah tertentu
di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang
dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi
persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan
pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu yang terletak di
luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar
tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang
milik jalan tidak cukup luas, dan tidak mengganggu fungsi jalan. Terganggunya
fungsi jalan disebabkan oleh pemanfaatan ruang pengawasan jalan yang tidak sesuai
dengan peruntukannya.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan
adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan,
seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang
menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya
kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penyelenggaraan jalan secara umum adalah penyelenggaraan
jalan secara makro yang mencakup penyelenggaraan seluruh status jalan, baik
nasional, provinsi, kabupaten, kota, maupun desa.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 15
32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Ketentuan mengenai penyerahan kewenangan bertujuan agar peran jalan dalam
melayani kegiatan masyarakat dapat tetap terpelihara dan keseimbangan
pembangunan antarwilayah terjaga.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Ketentuan mengenai penyerahan kewenangan bertujuan agar peran jalan dalam
melayani kegiatan masyarakat dapat tetap terpelihara dan keseimbangan
pembangunan antar wilayah terjaga.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Huruf a
Ketentuan ini dimaksudkan agar Pemerintah melakukan pengembangan sistem
bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan di bidang jalan agar diperoleh
kesamaan tujuan dan pemahaman bagi semua pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan jalan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Ketentuan ini dimaksudkan agar pengkajian serta penelitian dan pengembangan
teknologi bidang jalan dan yang terkait bidang jalan dilakukan secara menerus untuk
meningkatkan keandalan jalan, mengembangakan potensi sumber daya alam setempat
dan memberi nilai tambah dalam penyelenggaraan jalan.
Huruf d
Ketentuan ini dimaksudkan agar pemberian fasilitas penyelesaian sengketa dapat
menjaga keterpaduan sistem jaringan jalan yang berada di wilayah administratif yang
berbeda agar diperoleh keberdayagunaan dan keberhasilgunaan penyelenggaraan
jalan.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 25
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Ketentuan ini dimaksudkan agar pemberian fasilitas penyelesaian sengketa dapat
menjaga keterpaduan sistem jaringan jalan yang berada di wilayah administratif yang
berbeda agar diperoleh keberdayagunaan dan keberhasilgunaan penyelenggaraan
jalan.
Pasal 26
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan dimaksudkan untuk
semua status jalan yang ada di wilayah kabupaten kecuali jalan tol.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 27
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan dimaksudkan untuk
semua status jalan yang ada di wilayah kota kecuali jalan tol.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Huruf a
Ketentuan mengenai evaluasi dan pengkajian termasuk evaluasi kinerja
penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa, serta
jalan kota
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Ketentuan mengenai evaluasi kinerja penyelenggaraan termasuk pencapaian standar
pelayanan minimal.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 38
Huruf a
Ketentuan mengenai evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan termasuk
pencapaian standar pelayanan minimal yang harus disampaikan secara
berkala kepada Pemerintah.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 39
Huruf a
Ketentuan mengenai evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan termasuk pencapaian
standar pelayanan minimal yang harus disampaikan secara berkala kepada
Pemerintah.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 40
Huruf a
Ketentuan mengenai evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan termasuk pencapaian
standar pelayanan minimal yang harus disampaikan secara berkala kepada
Pemerintah.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengusahaan jalan tol dapat dilakukan sebagai berikut:
pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi oleh Pemerintah dan
pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh badan usaha yang pemilihannya
dilakukan melalui pelelangan;
pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi oleh Pemerintah dan
badan usaha, serta pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh badan usaha yang
pemilihannya dilakukan melalui pelelangan; atau
pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi oleh badan usaha dan
pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh badan usaha yang sama yang
pemilihannya dilakukan melalui pelelangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah kondisi pada saat jalan umum belum
ada, sementara untuk keperluan pengembangan kawasan tertentu diperlukan jalan tol.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan spesifikasi yang lebih tinggi adalah spesifikasi jalan bebas
hambatan, antara lain, tidak ada persimpangan sebidang, jalan keluar atau jalan
masuk (akses) dikendalikan secara penuh, dan kecepatan rencana (design speed)
tinggi.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan persiapan pengusahaan jalan tol antara lain kegiatan pra studi
kelayakan, studi kelayakan, dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan rencana umum jaringan jalan tol adalah ruasruas jalan yang
paling sedikit dalam bentuk koridor.
Ayat (3)
Penetapan suatu ruas jalan tol dilakukan oleh Menteri bersamaan dengan
penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan dengan formula :
Tarif baru = tarif lama (1+inflasi).
Keterangan
Inflasi = data inflasi wilayah yang bersangkutan dari
Badan Pusat Statistik
Penyesuaian tarif tol ditentukan 2 (dua) tahun sejak penetapan terakhir tarif tol.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah kondisi pada saat tidak ada badan
usaha yang berminat ikut dalam pengusahaan jalan tol, antara lain, disebabkan oleh
tidak layaknya pembangunan jalan tol secara finansial walaupun secara ekonomi
layak.
Yang dimaksud dengan mengambil langkah adalah pelaksanaan pembangunan jalan
tol seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah dan selanjutnya pengoperasiannya
dilakukan oleh badan usaha.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan jangka waktu tertentu adalah jangka waktu pengoperasian
yang ditetapkan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Yang dimaksud dengan langkah penyelesaian adalah upaya Pemerintah dalam
menyelesaikan pengusahaan jalan tol yang terhenti melalui upaya tertentu agar
pengusahaan jalan tol dapat berlanjut dan jalan tol yang bersangkutan dapat terwujud,
misalnya melalui pengambilalihan sementara untuk selanjutnya dilelangkan.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan sebagian lingkup pengusahaan jalan tol adalah dapat berupa
keseluruhan pembangunan, serta operasi dan pemeliharaan, atau sebagian
pembangunan serta operasi dan pemeliharaan, atau hanya operasi dan pemeliharaan
saja.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa dalam keadaan terpaksa, karena keberadaan jalan
tol yang berdampingan langsung dengan jalan umum yang ada pada salah satu sisi,
akan menyulitkan akses pengguna memasuki jalan umum dari sisi jalan tol tersebut
sehingga lebih berdaya guna menempatkan jalan tol di tengah jalan umum yang ada.
Dengan demikian, badan usaha menyediakan jalan pengganti dengan kapasitas paling
kurang sama dengan kapasitas jalan umum sebelum jalan tol itu dibangun.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Ayat (1)
Pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum harus memperhatikan hak
perseorangan atas tanah sehingga penggunaan tanah tersebut bermanfaat bagi
masyarakat, negara, dan pemegang hak atas tanah.
Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dimaksud adalah rencana tata ruang yang
telah sejalan dengan rencana tata ruang nasional.
Ayat (2)
Kegiatan sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada
masyarakat sehingga dapat mengurangi dampak atas keberatan masyarakat terhadap
pembangunan jalan.
Ayat (3)
Pemegang hak atas tanah adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas
tanah yang sudah terdaftar atau bersertifikat atau atas tanah bekas milik adat yang
belum terdaftar atau belum bersertifikat.
Pemakai tanah negara adalah orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan
atau memanfaatkan tanah tersebut, tetapi belum diberikan hak atas tanahnya atau
belum bersertifikat.
Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat masyarakat
hukum adat tertentu.
Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum
adat yang bersangkutan sebagai warga bersama persekutuan hukum atas dasar
kesamaan tempat tinggal atau keturunan.
Ayat (4)
Kesepakatan ini merupakan bagian dari proses pengadaan tanah yang dituangkan ke
dalam berita acara.
Pasal 59
Ayat (1)
Pencabutan hak atas tanah dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan kesepakatan
para pihak dengan tahapan berjenjang tidak tercapai.
Pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Ayat (1)
Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dimaksud adalah rencana tata ruang yang
telah sejalan dengan rencana tata ruang nasional.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 62
Ayat (1)
Huruf a
Masukan masyarakat dapat berupa informasi mengenai kondisi jalan ataupun
penyelenggaraan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan ganti kerugian yang layak adalah besaran ganti kerugian yang
wajar sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan dan tingkat kesalahan dalam
pembangunan
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132

Fri, 13 May 2016 @10:00

Copyright 2017 mediakriminalitas All Rights Reserved