MUSIC

 

divine-music.info

divine-music.info



divine-music.info





                   



 

 

VIDEO

FACEBOOK

PENGADUAN KORUPSI
CUSTOMER SERVICE




Visitor



BERITA TERBARU

TRANSLATE LANGUAGE

IKLAN

MENCARI PUNDI DOLLAR

LEWAT BISNIS INTERNET,

CUKUP DAFTAR "DISINI "

DPP FPK

LAIN-LAIN

 
TEMPAT WISATA

Green canyon & Karang Bolong

 

LSM BANTEN MENDESAK POLDA TUNTASKAN KASUS ALKES RP.44 MILYAR

image


BANTEN: Koalisi LSM di Banten mendesak Polda Banten menuntaskan penyelidikan atas dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) pada tahun anggaran 2009 di Dinas Kesehatan Pemprov Banten senilai Rp.44 miliar. Desakan tersebut mengingat sejak kasusnya diselidiki polda pada Juni lalu, hingga sekarang tidak ada perkembangannya. LSM khawatir polda akan mengaburkan kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan langsung keluarga Gubernur Banten ini.

Sejak awal penyelidikan oleh polda September 2010, sejumlah aktivis dan pemerhati hukum di Banten tidak yakin perkara alkes akan serius ditangani polda.  Terlebih, Direktur Reskrim Polda Banten, Kombes Djoko Suharyadi, yang menyatakan bahwa hasil penyelidikan sementara pihaknya yang kemudian dilakukan gelar perkara, tidak ditemukan bukti-bukti kuat bahwa ada indikasi korupsi pada pengadaan alkes 2009 yang dananya bersumber dari APBD Pemprov Banten itu.

Pernyataan Direskrim tersebut secara otomatis mementahkan hasil audit BPK pada semester kedua tahun 2009 yang menemukan kemahalan harga hingga Rp5,2 miliar pada pembelian alkes 2009. “Kami tengah menunggu hasil audit BPKP, karena hasil penyelidikan kami tidak sama dengan temuan BPK,” katanya.

Sinyalemen keterlibatan sejumlah perwira menengah Polda Banten dalam lingkar kekuasaan Banten yang dituding oleh publik korup, mendekati logika publik. Hal itu dibuktikan dengan ditangkapnya Direktur Eksekutif Foksad Hafid Asad E. Mukri S.Ag MH oleh Unit 1 (Jatanras) Satreskrim Polres Serang Selasa (7/9) malam sekira pukul 21.30 di tempat parkir Hotel Le Dian, Kota Serang.

Malam itu Hafid ditangkap oleh sebelas personel reserse dengan sangkaan memeras Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Banten, dr. Djaja Buddy Suhardja, M.Kes. Dengan barang bukti uang pecahan Rp50.000 sebesar Rp190 juta yang dibawa dalam tas bermotif batik, Hafid digiring ke mapolres yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari TKP. Sebelum ditangkap, uang yang tidak pernah dihitung oleh Hafid itu diberikan  ke rekan Hafid, Izul Jazuli, sebesar Rp10 juta.

Berdasarkan testimoni Hafid sebanyak 14 lembar yang ditulisnya di dalam sel isolasi Rutan Serang selama menunggu berkasnya dilimpahkan oleh penyidik Polres Serang ke Kejaksaan Negeri Serang, alumnus magister hukum Universitas Pasundan, Bandung, ini memaparkan bahwa kedatangannya ke Hotel Le Dian setelah berkali-kali diundang oleh saudara Izul Jazuli atas nama Djaja Buddy Suhardja. Izul Jazuli adalah seorang wartawan yang kemudian dipercaya oleh keluarga Gubernur Banten menjadi penghubung antara keluarga pengusaha berbendera “Sinar Ciomas” dengan wartawan. Pada perkembangan selanjutnya, alumnus IAIN ini juga dipercaya menjadi penghubung kalangan penegak hukum dan LSM.  Pada perkara alkes, secara otomatis Izul yang harus menjadi juru runding untuk meredam Hafid yang telanjur menyebarkan 250 salinan hasil analisis hukum pada pengadaan alkes.

Selain disebar di Banten, oleh Hafid salinan itu juga dikirimkan lewat pos ke  seluruh instansi berlabel hukum di Jakarta, seperti ke KPK, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, Kompolnas, dan ke Presiden. Hanya KPK yang membalas surat Foksad dengan jawaban yang mengecewakan: tidak memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti. LHP BPK sama sekali tidak dipertimbangkan oleh KPK.

Kembali ke materi testimoni. Setelah sedikitnya tiga kali melakukan komunikasi tatap muka dengan Izul di sebuah rumah makan di Kabupaten Pandeglang (berjarak sekitar 30 kilometer dari Kota Serang) dengan materi diskusi agar “Hafid tidak agresif”, akhirnya Hafid mengabulkan undangan untuk bertemu dr Djaja di kafe hotel yang berada di bagian belakang hotel, persis di samping kolam renang.

Dalam pertemuan itu, Djaja menawarkan uang kemitraan sebesar Rp200 juta kepada Hafid. Djaja dan Izul memaksa agar uang itu diterima. Namun, Hafid tetap pada pendiriannya bahwa uang tersebut akan diterima jika Djaja menandatangani kuitansi dengan keterangan bahwa uang tersebut sebagai uang jasa konsultasi hukum. Sejak awal, Hafid memang memperkenalkan dirinya sebagai praktisi hukum dan media, selain sebagai LSM. Dengan keyakinan bahwa Djaja dan Izul beritikad baik, uang yang tidak dihitung oleh Hafid itu akhirnya diterima tanpa bukti kuintasi sesuai keinginan Hafid–karena diyakinkan oleh Izul bahwa uang tersebut “aman”. Djaja kemudian pamit. Dan, sebesar Rp10 juta dari uang itu diserahkan ke Izul oleh Hafid sebelum keduanya berpisah. Ternyata Djaja sebelumnya lapor polisi, lalu penangkapan dengan sangkaan pemerasaan itu pun terjadi secara dramatis: Hafid teriak-teriak karena dipaksa masuk ke mobil oleh orang-orang yang tidak dikenalnya. Kemudian Banten pun geger.

Media lokal besar-besar membuat judul penangkapan Hafid. Tapi, perkara alkes yang ditangani polda ditulis ogah-ogahan oleh media, terutama oleh koran harian lokal. Respons kalangan LSM yang kecewa dengan penangkapan Hafid karena diduga sengaja dijebak, kemudian membuat aksi simpatik dengan cara melakukan aksi demonstrasi di luar pagar kantor Dinkes Pemprov Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).

Namun, aksi demontrasi massa Komando Rakyat Banten (KRB) itu dilawan dengan aksi demonstrasi tandingan dengan jumlah massa yag lebih banyak yang diduga digerakkan oleh pihak penguasa. Konyolnya, hanya ada satu televisi lokal yang menayangkan aksi demontrasi tersebut. Padahal, puluhan wartawan–termasuk reporter televisi nasional–meliput aksi demonstrasi hari itu yang juga  mendapatkan pengamanan dari sejumlah personel TNI, selain polisi.

Hafid kini tengah menjalani kurungan badan atas perpanjangan kedua masa penahanan oleh Polres Serang selama berkasnya belum lengkap (P21). Berkas Hafid (dengan sangkaan terlibat Pasal 368 KUH-Pidana tentang pemerasan dengan ancaman) memang dikembalikan oleh Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Serang karena banyak kekurangan, di antaranya tidak menyertakan hasil BAP atas nama Tubagus Chaeri Wardhana–adik Gubernur Banten–yang disebut oleh Hafid sebagai penyedia dana Rp 200 juta yang kini dijadikan barang bukti. Kejaksaan juga meminta BAP dilengkapi keterangan salah satu rekan Hafid.

Tapi, Kapolres Serang AKBP Krisnandi, menyatakan BAP atas nama Tubagus Chaeri Wardhana tidak perlu karena uang yang diberikan ke Hafid adalah milik pribadi Djaja yang dijadikan sebagai saksi korban dalam BAP penyidik polisi. Padahal, dalam berita media  massa, Djaja mengaku terus terang bahwa uang yang diberikan kepada Hafid adalah bukan uang negara, juga bukan uang miliknya. “Uang itu milik seseorang,” kata Djaja seperti dilansir sejumlah media lokal.

Ketua Umum LSM Siklus, Rikki Ardiansyah, mendesak Polda Banten menyelidiki dengan serius dugaan korupsi perkara alkes untuk memperjelas posisi polisi sebagai penegak hukum. “Jika polda memang tidak merasa bersekongkol dengan Pemprov Banten, penyelidikan perkara alkes harus dituntaskan. Hafid silakan proses sesuai hukum yang berlaku jika terbukti bersalah, tapi perkara alkes juga harus diusut tuntas. Itu pun jika polisi merasa berpihak kepada kebenaran,” papar Rikki.

Aktivis mahasiswa dari organ taktis Revolusi Mahasiwa Sultan Ageng Tirtayasa (Romusa), Oman Abdurrahman, merasa pesimistis dengan keseriusan Polda Banten yang akan menuntaskan perkara alkes. Pernyataan Direskrim bahwa tidak ada kerugian pada perkara alkes dijadikan tolok ukur oleh Oman bahwa polda tidak menutup kemungkinan mengaburkan penyelidikan perkara alkes. “LHP BPK tidak dijadikan acuan. Padahal, pada perkara dugaan korupsi lainnya, polda selalu menjadikan LHP BPK sebagai bukti permulaan. Kami sangat kecewa, karena ternyata polisi tidak sungguh-sungguh mengembalikan citranya yang telanjur jelek di mata publik. Padahal, dalam gembar-gembornya Polri tengah memperbaiki citranya,” kata Oman. (Acong)



Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 8+6+5

Copyright © 2014 mediakriminalitas · All Rights Reserved