VIDEO

Visitor Counter

TRANSLATE LANGUAGE

SAENAH AQIQAH

SAENAH AQIQAH

   Raja Aqiqah JaDeTaBek 

         0822 5470 5912

Twiter
MEDIA KRIMINALITAS

PENGADUAN KORUPSI

FACEBOOK
KOLOM IKLAN

 

PELAKSANAAN PROGRAM KOTAKU TANPA PAPAN NAMA

image

Pandeglang, Media Kriminalitas,- Pelaksanaan kegiatan program kotaku yang berlokasi di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang- Banten saat ini sedang di kerjakan oleh PT.Bintang Milenium, namun sangat disayangkan program kotaku dari kementerian direktorat jenderal cipta karya dengan Anggaran milyaran tersebut  terkesan disembunyikan pihak pelaksana PT bintang milenium tidak memasang papan kegiatan projek sebagaimana yang diamanatkan dalam  Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Saat ditemui Mediakriminalitas di kantor Direksi PT.Bintang Milenium, Jun dari bagian logistik menjelaskan terkait tidak dipasangnya papan projek saat ini karena takut masyarakat heboh melihat anggaran projek kotaku namun begitu pihaknya berjanji akan memasang papan projek dan menyampaikan hal ini ke pihak direksi, paparnya.

Ditempat terpisah Usup salah seorang warga desa teluk mengungkapkan kepada mediakriminalitas terkait Program Kotaku sempat akan didemo oleh ratusan warga, pasalnya rumah warga yang terkena projek tidak diajak sosialisasi sehingga hal ini menimbulkan keresahan warga yang terdampak langsung karena belum mendapat kepastian atas hunian tetap jika tempat tinggalnya di relokasi, dijelaskan Usup pihak terkait  pada tahapan sosialisasi program kotaku mengundang warga tertentu saja artinya yang hadir  hanya warga  yang tidak terdampak langsung atau rumahnya yang tidak terkena relokasi.

Usup berharap kepada pemerintah dan pihak terkait khususnya kepada kepala desa teluk dalam pendataan warga yang terdampak relokasi agar lebih selektif supaya benar benar tepat sasaran jangan sampai ada oknum yang memanipulasi data penerima huntap demi untuk kepentingan pribadi, seperti halnya yang sudah terjadi pada bantuan huntap korban tsunami banyak oknum yang bukan korban tsunami tetapi mendapatkan huntap tapi korban yang sebenarnya tidak mendapatkan hunian tetap  harapannya pada program kotaku tidak ada oknum yang berani memalsukan data penerima hunian tetap, terangnya.

Kepada mediakriminalitas Udin Marsim dari ormas KKPMP meminta kepada pihak PT.Bintang Milenium, sebagai pelaksana program kotaku agar mematuhi  Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dengan memasang papan kegiatannya menurut Udin marsim dipasangnya papan informasi program kotaku merupakan hal penting untuk diketahui publik karena hal ini bersentuhan langsung dengan masyarakat Permukiman kumuh yang saat ini  masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota.

Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaian, diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019,Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU mendukung Pemerintah Daerah sebagai NAKHODA dalam penanganan permukiman kumuh dan menyiapkan masyarakat sebagaisubyek pembangunan melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Diharapkan sasaran dari  program kotaku yaitu meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan criteria permukiman kumuh yang ditetapkan (antara lain drainase; air bersih/minum; pengelolaan persampahan;pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Publik),.enurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu,Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh,Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh. ( Rezqi Hidayat,S.Pd)

Copyright © 2021 mediakriminalitas · All Rights Reserved