VIDEO

Visitor Counter

TRANSLATE LANGUAGE

SAENAH AQIQAH

SAENAH AQIQAH

   Raja Aqiqah JaDeTaBek 

         0822 5470 5912

Twiter
MEDIA KRIMINALITAS

PENGADUAN KORUPSI

FACEBOOK
KOLOM IKLAN

 

LEMBAGA FPK SIKAPI BERAGAM PUNGUTAN BIAYA DI SMKS YP 17 CILEGON

image

Cilegon Media Kriminalitas- Menindaklanjuti pemberitaan yang sebelumnya telah ditayangkan, terkait beragamnya pungutan biaya di Sekolah SMKS YP 17 Cilegon. Diantaranya seperti pungutan untuk pembangunan Rp.1,2 juta di tambah lagi biaya lainnya sebesar Rp 1,2 juta dan baju seragam Rp. 1 juta, dirasakan begitu sangat memberatkan bagi para orangtua murid yang tidak lagi bekerja, karena terkena PHK, akibat dampak dari Covid-19

Pada saat ini untuk biaya makan keluarga sehari-hari saja sudah sangat kewalahan, apalagi dibebani dengan biaya untuk sekolah.

Para orang tua begitu sangat berharap,karena tidak ingin anaknya sampai putus sekolah, akibat adanya biaya yang dibebankan kepada wali murid, karena memang faktanya kondisi ekonomi masyarakat saat ini benar-benar sedang terpuruk.

Menyikapi keluhan dari masyarakat atas pungutan biaya di SMKS YP 17 Cilegon, kepada media kriminalitas, Rezqi Hidayat,S.Pd, Sekretaris Jenderal DPP Lembaga Front Pemantau Kriminalitas ( FPK), secara kelembagaan pihaknya sudah melayangkan surat resmi kepada pihak sekolah dan pihat terkait, khususnya ke Kanit unit III Polres Cilegon untuk dilakukan penyelidikan terkait beragamnya pungutan di SMKS YP 17 Cilegon

Karena menurut Rezqi, Pemerintah saat ini sudah mengalokasikan dana BOS dari APBN dimana untuk SMK  per 1 ( satu) orang Peserta Didik, dianggarkan sebesar Rp,1.600.000,00 dan juknisnya diatur dalam Permendikbud Nomor: 8 tahun 2020. Secara umum Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan.

Selain menerima Dana BOS dari APBN, Sekolah SMKS YP 17 Cilegon juga menerima Dana Bantuan operasional sekolah daerah ( BOSDA ) yaitu sebesar, Rp. 752.500.000,00 / tahunya acuannya ada dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 23 Tahun 2017.

Jika di Estimasi Total anggaran SMKS YP 17 CIKEGON per satu tahunnya yaitu sebesar Rp. 6.592.100.000,00 ( enam milyar lima ratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah ) Dengan perinciannya sebagai berikut :

1. Dana BOS PUSAT SMKS YP 17 CIKEGON : 1526 murid X Rp.1.600.000,00 = 2.441.600.000,00 / tahun

2. Dana Bantuan operasional sekolah daerah ( BOSDA ) yaitu sebesar, Rp. 752.500.000,00 / tahun

3. Pungutan dari orangtua murid 1526 murid X Rp.1.200.000,00 = Rp.1.872.000.000,00 / tahun

4. Pungutan pembangunan 1526 murid X Rp. 1.000.000,00 = Rp. 1.526.000.000,00

Melihat Total anggaran SMKS YP 17 CIKEGON untuk per satu tahunnya yaitu sebesar Rp. 6.592.100.000,00 ( Enam milyar lima ratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah ).

Lebih jauh Rezqi menjelaskan bahwa berkaitan dengan beragamnya pungutan di sekolah tersebut patut untuk di pertanyakan, apakah pihak sekolah telah memasukkan seluruh anggaran yang diterima ke dalam  Format BOS-K1 (RAPBS), jika laporan dapodik anggaran tersebut tidak dimasukkan patut diduga pihak sekolah SMKS YP 17 Cilegon telah mengabaikan, Permendikbud Nomor: 8 tahun 2020 tentang juklak juknis dana BOS bahkan telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta diduga kuat telah melanggar Perpres No 87 tahun 2016 tentang Saber pungli, paparnya.

Menyikapi dengan beragamnya pungutan yang di keluhkan oleh orangtua murid, mediakriminalitas, mencoba untuk menghubungi salah seorang Guru di SMKS YP 17 Cilegon, untuk meminta komentar dan hak jawabnyam, namun dalam telponnya pihaknya merasa tidak ada kewenangan untuk memberikan komentar dan tanggapan terkait pungutan tersebut, sebaiknya langsung datang menemui kepala sekolahnya,terangnya. ( Red )

Copyright © 2020 mediakriminalitas · All Rights Reserved