VIDEO

Visitor Counter

TRANSLATE LANGUAGE

SAENAH AQIQAH

SAENAH AQIQAH

   Raja Aqiqah JaDeTaBek 

         0822 5470 5912

ADANYA PUNGUTAN BIAYA DI SMKS YP 17 CILEGON SANGAT DIKELUHKAN ORANGTUA

image

Cilegon Media Kriminalitas- Adanya pungutan biaya di SMKS YP 17 Cilegon, sebesar Rp.1,2 juta, dirasakan sangat memberatkan para orangtua murid, hal ini disampaikan oleh salah seorang wali murid yang tidak mau di publish namanya.

Kepada mediakriminalitas, Masja ( bukan nama sebenarnya) mengeluhkan atas pungutan biaya yang dibebankan kepada orangtua murid. Apalagi sekarang Masja( red) mengaku saat ini  tidak lagi bekerja, karena terkena PHK, akibat dampak dari Covid-19. Menurut Masja( red). Pada saat ini untuk biaya makan keluarga sehari-hari saja sudah kewalahan, apalagi ditambah dibebani biaya untuk sekolah.

Masih kata Masja( red ) anaknya yang saat ini baru masuk atau duduk di kelas X mendapat surat pemberitahuan,yang isinya rincian biaya dari pihak SMKS YP 17 Cilegon, totalnya sebesar Rp 1,2 juta. Atas hal ini Masja ( red) berharap kepada pihak pemerintah, dan pihak sekolah agar bisa memberikan keringanan. Karena sebagai orangtua dirinya tidak ingin anaknya sampai putus sekolah akibat biaya tersebut, karena terus terang saja pak kondisi ekonomi saat ini benar-benar sedang terpuruk, tuturnya.

Menyikapi keluhan orangtua murid terkait keluhan dari masyarakat atas pungutan biaya di SMKS YP 17 Cilegon, kepada mediakriminalitas, Rezqi Hidayat,S.Pd Sekretaris jenderal DPP Lembaga Front pemantau kriminalitas ( FPK), secara kelembagaan pihaknya akan melayangkan surat resmi kepada pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

Karena menurut Rezqi, Pemerintah saat ini sudah mengalokasikan dana BOS dari APBN dimana untuk SMK  per 1 ( satu) orang Peserta Didik, dianggarkan sebesar Rp,1.600.000,00 dan juknisnya diatur dalam Permendikbud Nomor: 8 tahun 2020,  secara umum Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Melihat total anggaran per 1 ( orang ) peserta didik untuk sekolah SMK yaitu sebesar Rp.1,600.000,00 per tahunnya. Jadi menurut Rezqi dengan adanya pungutan di sekolah tersebut patut untuk di pertanyakan? dan patut diduga pihak sekolah SMKS YP 17 Cilegon telah mengabaikan, bahkan telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta melanggar Perpres No 87 tahun 2016 tentang Saber pungli, paparnya.

Terkait dengan adanya pungutan yang di keluhkan oleh orangtua murid, mediakriminalitas, mencoba untuk menghubungi salah seorang Guru di SMKS YP 17 Cilegon, untuk meminta komentar dan hak jawabnyam, namun dalam telponnya pihaknya merasa tidak ada kewenangan untuk memberikan komentar dan tanggapan terkait pungutan tersebut, sebaiknya langsung datang menemui kepala sekolahnya,terangnya. ( Erik Wintolo )

Copyright © 2020 mediakriminalitas · All Rights Reserved