VIDEO

Visitor Counter

TRANSLATE LANGUAGE

SAENAH AQIQAH

SAENAH AQIQAH

   Raja Aqiqah JaDeTaBek 

         0822 5470 5912

Twiter
MEDIA KRIMINALITAS

PENGADUAN KORUPSI

KPK

FACEBOOK
KOLOM IKLAN

 

PENCOPOTAN KEPALA BIRO KESRA PROV BANTEN BERNUANSA POLITIS

image

Serang Media Kriminalitas– Pemberhentian Irvan Santoso dari jabatanya sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.Dinilai bernuansa politis.

Pasalnya Pemberhentian yang tertuang dalam surat Keputusan Nomor 881/KEP.01-BKD/2020 tertanggal 17 januari 2020. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten. yang bersangkutan (Red-Irvan Santoso) dikatakan telah menjabat lebih dari ketentuan yang berlaku yaitu lima tahun menjabat sebagai kepala Biro Kesra.

Padahal kita ketahui, bahwa Irvan Santoso belum mencapai lima tahun menjabat sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra),Hal tersebut dibuktikan saat Pemerintah Provinsi Banten pada Senin (23/1/2017 ).resmi melantik 44 pejabat eselon II dan III untuk pengisian Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Baru, di Pendopo Gubernur Banten. Pelantikan berdasarkan surat keputusan gubernur No. 821.2/ KEP. 22-BKD/ 2017. Pelantikan tersebut yang pada saat itu dilakukan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Banten Nata Irawan. Jadi sangat jelas bahwa Irvan Santoso belum mencapai lima tahun menjabat sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Direktur Eksekutif Front Pemantau Kriminalitas DJ.Syahrial Deny.S.Ip,GMA sangat menyayangkan dengan pencopotan Irvan Santoso sebagai Kepala Biro Kesra,yang dikatakan sudah menjabat selama lima tahun. Padahal kita ketahui bahwa Irvan Santoso menjabat belum mencapai lima tahun. Hal tersebut tertuang berdasarkan Surat keputusan gubernur No. 821.2/ KEP. 22-BKD/ 2017.yang saat itu pelantikannya dilakukan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Banten Nata Irawan. Jadi dari mana dasar lima tahun nya yang dikatakan oleh Komarudin Kepala Kepegawaian Daerah. “Sungguh sangat ironis sekali BKD banten jika tidak memiliki arsip data para pejabat Banten yang di lantik ataupun yang di mutasi. Sangat wajar lah kalau kita menduga dalam pencopotan Irvan Santoso bernuansa dan bermuatan politis.

Lagi pula menurut Deny, “Bukan kemauan Irvan Santoso untuk menjabat selama lima tahun di Biro Kesra, karena dirinya tidak mempunyai kebijakan serta kewenangan untuk memindahkan jabatanya sendiri ke SOTK lain,sehingga bukan suatu alasan yang tepat dalam hal pemindahan Kepala Biro Kesra, jika hanya alasan seperti itu. Yang jelas pemindahan ini ada unsure politisnya terang Deny Debus.  

Lebih lanjut Deny Debus mengatakan jika kita telaah berdasarkan ketentuan dari UU No.5 TAHUN 2014 pasal 117 yang isinya (1) Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun. (2) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi, setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN. “Jadi sangat jelas sekali isi dari ayat tersebut, meskipun sudah menjabat selama lima tahun masih dapat di perpanjang. “Ya kalau menurut kami pemindahan Kepala Biro Kesra hanya alasan yang di buat-buat saja ujar Deny.  

Seharusnya Gubernur dan BKD banten lebih baik fokus untuk memikirkan para pejabat yang sekarang ini banyak yang merangkap jabatan.Seperti:

Kusmayadi yang menjabat
1.Kepala Inspektorat banten
2. Plt BPBD Banten,

M.Yusuf
1.Staf ahli gubernur banten
2.Plt Kadisdk

Ade Ariyanto
1.Kepala Kesbangpol
2.Plt Kabiro Kesra

Syamsir
1. Asda 3 Banten
2. Plt Asda 1

Mahdani
1.Kabiro Adpem
2. Plt Kabiro Ekonomi

Enong
1. Staf ahli gubernur banten
2. Plt Dinas Pemberdayaan Desa

Dr.Ati Pramuji Astuti
1.Kadinkes Banten
2.Plt Dirut RSUD Malimping

Dengan banyaknya para pejabat yang merangkap jabatan menjadi sebuah pertanyaan?. Apakah Efektif jika SKPD di isi oleh PLT yang rangkap jabatan, belum lagi eselon 3 dan 4 yang di jabat oleh PLT, Ini BKD Banten, kerja nya apa yah? terang Deny debus. “Sebaiknya Gubernur dan BKD lebih memikirkan Kepala SKPD yang saat ini tengah kosong, bukan malah sebaliknya yang sudah terisi malah di copot.

Menurut Deny, Banten ini sudah berlari kencang, dan akan lebih kencang lagi apabila pejabatnya bisa lebih fokus dalam melaksanakan tupoksi nya, tanpa ada rangkap jabatan, yang menjadi pertanyaan lagi, apakah ASN Pemprov Banten hanya itu saja yang pintar, dan hanya segelintir orang saja yah. Inilah yang dinamakan Reformasi birokrasi jalan di tempat.dan sebagai bentuk arogansi gubernur dalam menggunakan kewenanganya.(Red)...bersambung


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2020 mediakriminalitas · All Rights Reserved