VIDEO

Visitor Counter

TRANSLATE LANGUAGE

SAENAH AQIQAH

SAENAH AQIQAH

   Raja Aqiqah JaDeTaBek 

         0822 5470 5912

Twiter
MEDIA KRIMINALITAS

PENGADUAN KORUPSI

KPK

FACEBOOK
KOLOM IKLAN

 

KEBIJAKAN GUBERNUR BANTEN NONJOBKAN PEJABAT RESMI DILAPORKAN

image

PERKUMPULAN MAHA BIDIK INDONESIA Secara resmi mengadukan permasalah PENCOPOTAN Serta USULAN PENCOPOTAN Pejabat Eselon 2 di lingkungan PEMPROV BANTEN ke KASN

Serang Media Kriminalitas- Berawal dari adanya keresahan yang terjadi saat ini di kalangan ASN Pemprov Banten terhadap penonjoban pejabat eselon II Pemprov banten, dan adanya komentar miring dari berbagai kalangan, khususnya anggota DPRD dan mantan ketua DPRD provinsi Banten.

“ Maka kami mencoba untuk menggali lebih mendalami ketentuan pasal 117 UU 5 TAHUN 2014 dan kalau tidak salah pasal 133 PP 11 TAHUN 2017.Yang pada intinya tentang masa jabatan PPT Pratama yang paling lama menjabat 5 Tahun” ujar Ojat Sudrajat Aktifis yang terkenal kritis dalam hal kebijakan pemprov banten, yang tidak berpihak ke masyarakat ini juga mengungkapkan? Bahwa berdasarkan hasil analisa lembaganya sangat berbeda pendapat dengan pihak Pemprov Banten, khususnya mungkin BKD Provinsi Banten, tentang tata cara menghitung lamanya PPT Pratama di Pemprov Banten, yang telah menduduki jabatan selama 5 tahun tersebut. Karena menurutnya terkesan ada Like and Dislike disini. Kalau tidak sesuai kompetensi pendidikan mengapa tidak di mutasi, Kadis Perkim juga bukan memiliki latar belakang dari tekhnik sipil “ tegasnya.

Ojat juga menambahkan saat ini Lembaga nya secara resmi telah melaporkan dan mengirimkan Surat secara resmi,serta mendesak kepada pihak KASN untuk Menganulir surat Rekomendasi yang telah dikeluarkan, karena adanya potensi Mal Administrasi atas penerbitan surat rekomendasi dari KASN tersebut.

“Jika hal ini tidak dapat terselesaikan oleh KASN maka kami akan mengadukan dugaan Mal Administrasi tersebut ke OMBUSMAN RI “ tegasnya.

Sementara itu di kepemimpinan Wahidin Halim Saat ini jabatan eselon dua yang rangkap jabatan ada 8 OPD belum lagi eselon 3 dan 4 yang rangkap jabatan, di tambah dengan fungsional kepala sekolah yang rangkap jabatan,hal tersebut jelas di nilai tidak akan efektif dalam pelaksanaan kegiatan maupun perealisasian anggaran untuk kesejahtraan masyarakat banten .(Red)



Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2020 mediakriminalitas · All Rights Reserved