VIDEO

Visitor Counter

TRANSLATE LANGUAGE

SAENAH AQIQAH

SAENAH AQIQAH

   Raja Aqiqah JaDeTaBek 

         0822 5470 5912

Twiter
MEDIA KRIMINALITAS

PENGADUAN KORUPSI

KPK

FACEBOOK
KOLOM IKLAN

 

POKJA ULP HARUS DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABANYA TERKAIT KORUPSI DI CIHARA

image

Serang  Media Kriminalitas- Dadang Handayani, selaku kuasa hukum dari terdakwa H. Ade Pastika di ruang sidang, PN Tipikor  Serang, Senin (23/9/2019). Dalam pledoinya,menyampaikan permohonan kedudukan Justice Collaborator (JC) bagi terdakwa H.Ade Pasti dapat dikabulkan oleh majelis hakim, mengingat dalam proses pemilihan pemenang  yang di lakukan oleh Pokja ULP terlihat banyak sekali kejanggalan dan sarat akan KKN.

Disamping itu “syarat dipenuhinya terdakwa, agar JC-nya dikabulkan, yaitu dia bukan sebagai pelaku utama,dan mengakui atas kesalahannya,serta mengembalikan atas apa yang pernah diterima dari hasil korupsi, dan yang terakhir membuka peran orang lain. Jika mengacu kepada syarat tersebut, sekiranya permohonan JC dapat dikabulkan,,” terang Dadang menegaskan.

Dalam pledoinya kuasa hukum terdakwa Ade Pasti ini juga meminta, agar Pokja ULP dan PPTK TB Asep Setiawan, dan pihak lain yang turut serta dan terlibat harus ditarik dan dimintai Pertanggung – jawabanyan.“Kita minta Pokja, PPTK, Peltek, keuangan dan pihak lain yang ikut serta harus ikut diminta Pertanggung – jawaban di pengadilan,” jelasnya.

Hal Senada juga di ungkapkan oleh Direktur Eksekutife Front Pemantau Kriminalitas DJ.Syahrial Deny,S.ip,GMA menurutnya keterlibatan Pokja ULP dalam hal pemilihan pemenang juga harus di mintai pertanggung jawabannya, mengingat sesuai fakta fakta di persidangan ada kelalaian yang di lakukan oleh Pokja ULP, yang di duga sengaja di lakukan oleh “Entus Sahal dan Dede Rana, ini kan sering muncul namanya di setiap persidangan, namun mengapa mereka tidak dimintai pertanggung jawabanya ada apa ini? “terang Deny dengan nada penuh pertanyaan?.

Selain itu banyak fakta yang dapat menjerat para pejabat tekhnis untuk diminta pertanggung jawabanya. Karena menurut penilaian Deny, bahwa proyek bendung Cihara tersebut sudah cacat dari sejak awal, pada saat proses peleleangan di Pokja ULP.

Coba saja kita berfikir secara rasional, dalam pemilihan perusahaan pemenang saja lelang sudah cacat. Yang dipilihih perusahaan yang tidak memiliki pengalaman, kemudian tenaga ahli yang menjadi syarat mutlak, juga tidak di verifikasi secara detail oleh pokja,” tegasnya.

Lebih lanjut diterangkan Deny,bahwa sudah sejak dari awal proses pemilihan penyedia jasa yang terkesan dipaksakan,ataukah memang ada sesuatu di balik pemilihan tersebut,karena ada banyak pejabat yang tidak menjalankan tugas,serta fungsi dan tanggungjawabnya. Sehingga kualitas maupun kuantitas dari pekerjaan tidak akan sesuai dari apa yang diharapkan.

“Kacau semua ini, baik PPK pengawas, tim Cco maupun PPTK,seharusnya mereka semua dapat diminta pertanggungjawabannya. Kita lihat saja nanti peran dari masing-masing sesuai jabatannya,apakah bisa terungkap atau hanya menjadi misteri saja” tandasnya. Namun Deny masih berharap semoga saja hakim mengambil sikap tegas agar jaksa melakukan penyidikan lanjutan “ ujarnya.

Seperti diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Banten menuntut empat terdakwa yaitu Cepi Safyudin pemilik PT.Aji Tama dituntut 3,5 Tahun, H. Ade Pasti Kurnia dituntut 2 Tahun, Agin Ginanjar dan Hendi Suryadi dituntut 1 Tahun 6 bulan.

Agenda sidang dengan nota pembelaan seperti biasa dipimpin ketua majelis hakim, Hosiana Sida Balok dan dua hakim anggota Novalinda dan Pariz. Sidang ditunda dua pekan, dan akan dilanjutkan 10 Oktober dalam agenda putusan (Rezky)


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2019 mediakriminalitas · All Rights Reserved