VIDEO

Visitor Counter

TRANSLATE LANGUAGE

SAENAH AQIQAH

SAENAH AQIQAH

   Raja Aqiqah JaDeTaBek 

         0822 5470 5912

Twiter
MEDIA KRIMINALITAS

PENGADUAN KORUPSI

KPK

FACEBOOK
KOLOM IKLAN

 

"PILKADES 154 DESA KABUPATEN SERANG DI JADWALKAN SERENTAK TANGGAL 3 NOPEMBER 2019"

image

Serang, Media Kriminalitas,- Rapat Koordinasi (Rakor) Pemkab Serang dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ( Forkopinda),yang di laksanakan di aula Brigjen Syam’un, di tetapkan pada hari minggu,tanggal 3 Nopember 2019. 154 Desa, di wilayah kabupaten serang di jadwalkan akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak.

Rakor yang dihadiri Sekda Pemkab Serang,Tubagus Entus Mahmud Hariri, dan jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang, Pelaksana tugas (Plt) Kepala DPMD Kabupaten Serang, Rudi Suhartanto.

Pembahasan Rakor ini, telah disepakati bersama panitia pemilihan kepala desa bahwa untuk tahapan pilkades serentak di kabupaten serang di mulai pada pekan keempat bulan September 2019 sampai ke jadwal pelantikan kepala desa terpilih di tetapkan pada tanggal 26 Desember 2019, mendatang.

Berkaitan dengan anggaran penyelenggaraan pilkades, kata Rudi,ploting awal di anggarkan sebesar Rp. 23 Milyar, namun anggaran yang tersedia baru Rp. 17 Milyar, sisanya di anggarkan pada APBD perubahan”tapi lagi kita koreksi lagi kemungkinan tidak sebesar itu (Rp.23 Milayar-Red) karena sebelumnya anggaran tersebut untuk anggaran 175 Desa, beberapa item akan dikurangi” terangnya.

Di tempat yang sama ‘Sekda pemkab Serang, Tb.Entus Mahmud Hariri, mengharapkan penyelenggaraan pilkades serentak di kabupaten serang, bisa Sukses terlaksana aman dan tentram,untuk itu diminta kepada semua pihak agar menjaga stabilitas kesatuan, persatuan kondisifitas suhu politik di masyarakat jelang pilkades serentak yang akan di gelar pada hari minggu, 3  Nopember 2019 mendatang,harapnya.

Di kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif “DPP Lembaga Front Pemantau Kriminalitas (FPK), DJ.Syahrial,GMA yang akrab di panggil Deny Debus menanggapi terkait Pilkades serentak di kabupaten Serang Tanggal 3 Nopember 2019 mendatang, tahapan yang paling penting, dan mendasar terkait Pembentukan Panitia Pemilihan Desa, sebagaimana yang ada dalam peraturan Bupati Serang No:15 Tahun 2015 tentang pedoman Pemilihan Kepala Desa:
(1)   Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya di sebut Panitia Pemilihan desa di bentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan berpedoman kepada jadwal yang ditetapkan Bupati.
(2)   Tata Cara Pembentukan :
2.1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang difasilitasi Pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah  dengan mengundang Anggota Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat Desa setempat dan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan Desa;
2.2. Pembentukan dan penunjukan Panitia Pemilihan Desa harus mempertimbangkan kemampuan dan pengalaman setiap Panitia Pemilihan Desa.
2.3.  Panitia Pemilihan Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa,Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa.
2.4. Penjabat Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dapat ditunjuk sebagai Panita   Pemilihan Desa.
2.5. Setelah terbentuk Panitia Pemilihan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Desa.

Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Desa, paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari :

1.Ketua

2.Wakil Ketua;
3.Sekretaris;
4.Bendahara; dan

5.5 (lima) orang Anggota

Setiap Anggota Panitia Pemilihan Desa membuat pernyataan sanggup bersikap netral/tidak memihak, tidak akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dan bersedia menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Setiap Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh ketua Badan permusyawaratan Desa (BPD) yang disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.

Sumpah/janji panitia pemilihan sebagaimana sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas saya selaku Panitia Pemilihan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, senetral-netralnya dan seadil-adilnya, dan akan selalu melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya”.

Masa kerja Panitia Pemilihan Desa terhitung sejak pembentukan sampai dengan pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Terpilih.

Laporan pembentukan Panitia Pemilihan Desa disampaikan secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati melalui Camat.

(1)   Panitia Pemilihan Desa mempunyai tugas :
1.1. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan  Pemilihan Kepala Desa;
1.2. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan dalam proses tahapan Pemilihan Kepala Desa yang berpedoman kepada jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati;
1.3. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat;
1.4.  mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
1.5. melakukan pemukhtahiran Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kepala Desa, penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap;
1.6. melaksanakan penelitian, verifikasi, dan klarifikasi keabsahan berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa;
1.7.menetapkan dan mengumumkan bakal calon kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
1.8.menetapkan dan mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
1.9. melakukan pengundian dan penetapan nomor urut calon Kepala Desa, selanjutnya hasil pengundian dan penetapan nomor urut calon Kepala Desa disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Kepala Desa, yang diumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan;
1.10.menetapkan tata tertib pemilihan Kepala Desa;
1.11. menetapkan tata cara kampanye;
1.12. membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjumlah 7 (Tujuh) orang dengan susunan Ketua dan Anggota untuk masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS);
1.13. mempersiapkan peralatan, perlengkapan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS);
1.14.menetapkan tata letak Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang lokasinya terpusat dan berdekatan yang jumlahnya ganjil dengan mempertimbangkan jumlah RW dan/atau jumlah pemilih di Desa yang bersangkutan;
1.15. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
1.16. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS);
1.17. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
1.18. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
Calon kepala Desa yaitu penduduk desa setempat wajib memenuhi persyaratan :

(1)   Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan berupa KTP atau Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang.
(2)   Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan pernyataan yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup.
(3)   Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan pernyataan yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup
(4)   Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah di verifikasi oleh dinas/ instansi terkait. Hasil verifikasi dimaksud dituangkan dalam bentuk Surat keterangan yang di terbitkan oleh dinas/kantor tingkat Kabupaten.
(5)   Berusia paling rendah sudah genap 25 (Dua Puluh Lima) tahun dan paling tinggi genap 58 (Lima Puluh Delapan) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat tingkat Kabupaten yang menerbitkannya.
(6)   Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dengan dibuktikan dengan pernyataan yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup.
(7)   Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal/ rumah di Desa setempat paling kurang 1 ( satu ) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan Kartu Keluarga (KK), dan tanggal penerbitanya terlebih dahulu dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
(8)   Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dibuktikan dengan surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dari Pengadilan Negeri.
(9)   Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri.
(10)   Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri.
(11)   Berbadan sehat, bebas narkoba dan minuman keras yang dibuktikan dengan surat keterangan yang di keluarkan oleh pimpinan RSUD dr. Drajat Prawiranegara berdasarkan hasil medical chek up, tes narkoba dan psikotes.
(12)   Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak berturut-turut yang dibuktikan dengan Surat keterangan yang diterbitkan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.
(13)   Berkelakukan baik yang dibuktikan dengan surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres.
(14)   Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatas,  juga harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(15)   Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatas, juga telah mengabdi sebagai Sekretaris Desa sekurang kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan.
(16)   Bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatas, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa,  dan diber cuti serta sekurang-kurangnya  telah mengabdi sebagai Perangkat Desa selama 10 (sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan.
(17)   Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatas, harus mengundurkan diri dari keanggotaanya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelum dilaksanakannya pembentukan Panitia Pemilihan Desa yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan pengunduran diri yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas materai cukup dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
(18)  bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatas, juga harus mendapatkan Surat Rekomendasi hasil pemeriksaan khusus yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.

Tahapan Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi, Dan Penetapan Serta Pengumuman Nama Calon Kepala Desa
(1) Penelitian, penetapan dan pengumuman nama calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (Dua Puluh) hari.
(2) Panitia Pemilihan Desa yang dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan melaksanakan penelitian keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa, dan melakukan klarifikasi kepada Instansi/Lembaga yang mengeluarakan dokumen bersama Panitia Pengawas.
(3) Penelitian Kelengkapan persyaratan bakal calon meliputi :
a.  Surat Keterangan sebagai warga negara Indonesia;
b.  Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.  Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. Legalisasi ijazah atau surat keterangan pendidikan formal atau kesetaraan atau persamaan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir, dan untuk ijazah yang terbitkan oleh sekolah/dinas/kantor/penyelenggara pendidikan yang berada diluar wilayah Kabupaten Serang, hasil verifikasi dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas/Kantor Tingkat Kabupaten Serang;
e.  Legalisasi Akta Kelahiran;
f.   Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
g.  Legalisasi kartu tanda penduduk;
h.  Surat Keterangan bertempat tinggal di Desa bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
i.   Surat Keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara;
j.   Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, yang diterbitkan oleh pengadilan negeri dan kejaksaan negeri;
k.  Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
l.  Surat Keterangan catatan kepolisian (SKCK);
m Surat Keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba;
n. Surat Keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
o. Surat Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
p. Surat Ijin tertulis bagi bakal calon yang berasal dari Perangkat Desa, Sekretaris Desa PNS, dan PNS;
q. Surat Rekomendasi Inspektorat bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri dan telah melaksanakan Riksus;
r.  Surat Peryataan pengunduran diri bagi bakal calon Kepala Desa yang berasal dari anggota BPD; dan
s. Surat Keterangan telah mengabdi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun bagi bakal calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa, dan Sekretaris Desa PNS;
(4) Panitia Pemilihan Desa mengumumkan hasil Penelitian Kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa kepada masyarakat dan masyarakat dapat memberikan masukan;
(5) Apabila hasil Penelitian Kelengkapan persyaratan calon Kepala Desa terpenuhi, Panitia menetapkan bakal calon Kepala Desa yang bersangkutan menjadi calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa;
(6)  Dan Jika hasil Penelitian Kelengkapan persyaratan bakal calon Kepala Desa terpenuhi lebih dari 5 (Lima) orang, maka bakal calon Kepala Desa harus mengikuti seleksi tertulis, yang akan dilaksanakan Oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
(7)  Waktu dan tempat penyelenggaraan seleksi tertulis ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dengan berpedoman pada jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
(8) Pelaksanaan dan penilaain seleksi tertulis dilaksanakan secara terbuka dan hasilnya diumumkan secara langsung oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
(9) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan telah dinyatakan lulus seleksi tertulis, Panitia Pemilihan Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih, yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa dan diumumkan kepada masyarakat;
(10)Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak dapat mengundurkan diri dari pencalonannya, dan apabila tetap mengundurkan diri, maka hasil perolehan suaranya dianggap tidak ada.
3. Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa
(1) Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa;
(2) Penentuan nomor urut calon Kepala Desa dilakukan dengan cara pengundian;
(3) Pengundian nomor urut calon Kepala Desa dilakukan  secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Desa, yang dihadiri oleh para calon Kepala Desa;
(4) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Kepala Desa;
(5) Panitia Pemilihan Desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
“Catatan dari Deny Debus untuk bakal calon kepala Desa jangan memaksakan diri jika legalitas  ijazah/STTB nya meragukan” , …………..( Rezqi Hidayat, S.Pd)



Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2019 mediakriminalitas · All Rights Reserved