VIDEO

Visitor Counter

TRANSLATE LANGUAGE

SAENAH AQIQAH

SAENAH AQIQAH

   Raja Aqiqah JaDeTaBek 

         0822 5470 5912

Twiter
MEDIA KRIMINALITAS

PENGADUAN KORUPSI

KPK

FACEBOOK
KOLOM IKLAN

 

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG DI DUGA ABAIKAN PP NO 9 TAHUN 1975

image

Pandeglang, Media Kriminalitas- Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang, tetap menggelar sidang gugat cerai Ern (42 Tahun) staf pengajar, yang menggunakan surat keterangan domisili di yayasan Ar Rahman Islamic Boarding. Hal itu disampaikan Ahmad Jajuli, SH.i, selaku Hakim Ketua, sekaligus Humas dari Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang.

Saat di konfirmasi Media Kriminalitas, di ruang kerjanya Ahmad Jajuli, SH.i, membenarkan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang, pada tanggal, 21-3-2019, telah menerima berkas gugat cerai Ern (42 Tahun), melalui kuasa hukumnya dengan nomor register : 0325/pgc.c/2019/PA.Pdg. Dijelaskan Ahmad Jajuli, SH.i, bahwa Pengadilan Agama tidak boleh menolak permohonan gugat cerai dari pihak penggugat, siapapun penggugatnya tidak ada pengecualian, sepanjang pihak penggugat dan atau kuasanya memenuhi kewajibannya membayar biaya, yang sudah di tetapkan oleh pemerintah, dan menyertakan persyaratan lainnya.

Dalam kesempatan ini,Ahmad Jajuli,SH.i,berkewajiban untuk menyampaikan keterangan,bahwa pihak pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang,akan tetap menggelar sidang gugat cerai, antara Ern (42 tahun),penggugat dengan suaminya Irf (51 Tahun),sebagai tergugat, Dan saat ini masih dalam proses mediasi, jika pihak tergugat dan atau kuasanya merasa ada keberatan, boleh mengajukan esepsi dan esepsi keberatan, tentunya dilengkapi dengan data dan keterangan saksi dari pihak tergugat, yang nantinya dalil-dalil tersebut,dalam persidangan di sampaikan di Majelis Hakim.

Selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim, dalam menetapkan amar keputusannya. Apakah Majelis Hakim akan menerima esepsi keberatan pihak tergugat, atau menolak esepsi keberatan pihak tergugat, yang selanjutnya pihak penggugat dan pihak tergugat, oleh majelis hakim di berikan kesempatan hak yang sama, untuk menyampaikan replik dan dupliknya, paparnya.

Saat dimintai tanggapannya, DJ.Syahrial, S.Ip. G.MA, Direktur Eksekutif DPP Lembaga Front Pemantau Kriminalitas, yang akrab di panggil Deny Debus, pihaknya menduga" Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang, telah mengabaikan UU No 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. “Disini sudah jelas bunyi Pasal 20 ayat (a) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 9 Tahun 1975.

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh “suami atau istri atau kuasanya” kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi, tempat kediaman “tergugat” dalam pasal ini sudah jelas Irf (51 tahun), adalah pihak tergugatnya,dan sampai saat ini berdomisili di kota serang,sesuai data kartu Keluarga No:3604013108070030, serta data kutipan akta nikah No:034/23/II/1999, yang di keluarkan tanggal,08 Februari 1999 oleh (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang- Kota Serang.

Lebih lanjut Deny Debus menyatakan, tidak sependapat dengan keterangan yang disampaikan oleh Ahmad Jajuli, SH.i, selaku Hakim Ketua, sekaligus Humas dari Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang, yang tetap menerima berkas perkara gugat cerai, meskipun tidak sesuai dengan SOP, dan Proses penyelesaian gugat cerai, karena faktanya Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang, tidak memverifikasi berkas persyaratan dari pihak penggugat, yaitu sebagai berikut. Surat nikah asli, Fotokopi surat nikah, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari penggugat, Surat keterangan dari kelurahan, Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Fotokopi akte kelahiran anak (jika memiliki anak) dan Meterai.

Berkaitan dengan hal tersebut di tegaskan Deny debus, meminta kepada pihak Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang, untuk menjelaskan Undang-undang dan atau peraturan yang menggugurkan bunyi Pasal 20 ayat (a), yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 9 Tahun 1975 serta penerapan SOP, yang di berlakukan di Pengadilan agama kabupaten Pandeglang, pada proses penyelesaian gugat cerai, karena hal ini secara umum menjadi edukasi bagi masyarakat dalam rangka penegakan supremasi hukum, tegasnya.

Hal senada di tegaskan oleh Ketua Umum DPP LSM Geger Banten, terkait dugaan Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang, mengabaikan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 9 Tahun 1975 Pasal 20 ayat (a) kepada Media Kriminalitas, Amrul,SH, agar pihak pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang, dapat mengklarifikasi dugaan tersebut, sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang berwenang menggelar sidang gugat cerai, antara pihak penggugat Ern (42 tahun), dengan suaminya Irf (51 Tahun) pihak tergugat. Sehingga tidak timbul wacana ada permainan uang ( asal ada uang saja), dari pihak penggugat Ern (42 tahun), untuk penanganan berkas perkara gugat cerai di pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang, demi citra dan nama baik Institusi lembaga peradilan Amrul, SH meminta kepada pihak pengadilan tinggi agama Provinsi banten, untuk segera melakukan cek and ricek ke Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang, ungkapnya.( Rezqi Hidayat, S.Pd & tim)   




Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2019 mediakriminalitas · All Rights Reserved