VIDEO

Visitor Counter

TRANSLATE LANGUAGE

SAENAH AQIQAH

SAENAH AQIQAH

   Raja Aqiqah JaDeTaBek 

         0822 5470 5912

Twiter
MEDIA KRIMINALITAS

PENGADUAN KORUPSI

KPK

FACEBOOK
KOLOM IKLAN

 

PENEGAK HUKUM DIMINTA SEGERA MENGUSUT DUGAAN PUNGLI BERKEDOK INFAK BAITUL MAL DI PEMPROV BANTEN

image

 

 

 

 

 

 

 

Serang, Media Kriminalitas-Tindak pidana pungutan liar (pungli), sangat jelas diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001,Tentang Tindak Pidana Korupsi. “Sesuai UU tersebut, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang melakukan gratifikasi, adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain itu tindak pidana pungutan liar (pungli) diatur dalam Perpres Nomor : 87 Tahun 2016, Tentang Saber Pungli  ( Sapu bersih pungutan liar ).Hal tersebut yang bertujuan untuk memberantas praktek-praktek pungutan uang dengan pertimbangan: bahwa praktik pungutan liar (Pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Untuk itu pemerintah memandang perlu,dalam upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera, dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, Dan pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar.

Faktor Penyebab Pungutan Liar Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan lia, yaitu:

1.Penyalahgunaan wewenang. Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.
2.Faktor mental. Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
3.Faktor ekonomi. Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
4.Faktor kultural & Budaya Organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuapan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
5.Terbatasnya sumber daya manusia.
6.Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Berkaitan dengan hal tersebut, serta menindak lanjuti surat tembusan Nomor: 00362 / Konfirmasi / Lembaga - DPP-FPK / VII /2019 dari DPP Lembaga Front Pemantau Kriminalitas ( FPK ). Perihal adanya dugaan pelanggaran Perpres Nomor : 87 Tahun 2016 Tentang Saber Pungli, yang diketahui hingga saat ini,sudah berjalan 6 (enam) bulan, dengan dalih infak atas nama Baitul mal di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.Timbul adanya dugaan pungli tersebut,karena adanya keluhan dari beberapa pejabat yang merasa berkeberatan dengan adanya pungutan yang nilainya telah ditentukan.

Berdasarkan pengakuan dari salah seorang pejabat yang enggan untuk disebutkan namanya, menerangkan bahwa pungutan uang tersebut, dilakukan dengan modus seluruh bendahara OPD memungut uang setiap bulannya,dari Tunjangan Kinerja (TUKIN) para Pejabat Eselon II sebesar Rp 2 juta, Pejabat Eselon III,sebesar Rp.1 juta, dan Pejabat Eselon IV Rp.500.000. Kemudian setelah uang hasil pungutan dari para pejabat, oleh masing-masing bendahara OPD terkumpul, selanjutnya di setorkan ke Indah Pujiati sebagai Bendahara BPKAD, kemudian oleh Indah Pujiati uang setoran dari para bendahara OPD tersebut, di serahkan kembali ke Dwi Sahara selaku Plt .Kepala BPKAD Provinsi Banten.

Sementara itu saat di konfirmasi,media Kriminalitas, DJ.Syahrial Deny.GMA Direktur Eksekutif, DPP Lembaga Front Pemantau Kriminalitas ( FPK ), terkait adanya dugaan Pungli ke para Pejabat Eselon di lingkungan Pemprov Banten. Mengatakan bahwa pihaknya sudah melayangkan surat konfirmasi ke Dwi Sahara selaku Plt.Kepala BPKAD Provinsi Banten, dan juga ke DR.H.Muchtarom,Se,MM,Ak,CA,Kepala Bappeda Provinsi Banten, namun hingga saat ini pihak BPKAD Provinsi Banten, dan Kepala Bappeda Provinsi Banten, belum menjawab 4 (empat) pertanyaan dalam surat konfirmasi resmi dari DPP Lembaga Front Pemantau Kriminalitas ( FPK ).

Kepada media Kriminalitas, DJ.Syahrial Deny.GMA. Meminta kepada pihak penegak hukum agar segera mengusut tuntas,terkait adanya dugaan pelanggaran Perpres Nomor : 87 Tahun 2016 dan secara kelembagaan pihaknya akan terus mendalami adanya dugaan pungli tersebut,yang berkedok Infak baitul mal di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten,

Lebih lanjut DJ.Syahrial Deny.GMA yang akrab dipanggil Deny Debus, mengatakan,dengan adanya pungutan tersebut,sangat di keluhkan sebagian dari para pejabat eselon, namun para pejabat eselon tidak berdaya untuk menolak pungutan tersebut, karena ada ke khawatiran jika tidak berinfak yang sudah ditentukan besaran nilainya, maka takut di non jobkan, menurut  DJ.Syahrial Deny.GMA, ini pungli dan bukan Infak karena Baitul Mal ini tidak jelas payung hukumnya dan mengarah kepada dugaan pelanggaran Perpres Nomor : 87 Tahun 2016 Tentang Saber Pungli, yang namanya infak atau beramal harus seiklasnya, dan tidak di wajibkan hanya kepada para pejabat eselon saja, apalagi infak tersebut di koordinir dan di patok jumlah nominalnya, selain itu berkaitan infak harus transparan dan akuntable contohnya seperti uang kas mesjid oleh pengurus/DKM setiap hari jumat selalu mengumumkan pendapatan dan pengeluaran infak sadaqoh dari masyarakat.

Ditempat berbeda saat di konfirmasi media Kriminalitas, di kantornya, Indah Pujiati membenarkan jika pihaknya menerima setoran infak dari bendahara-bendahara OPD di lingkungan Pemprov Banten. “Menurut Indah Pujiati uang tersebut di serahkan kembali ke Dwi Sahara,Ak Plt Kepala BPKAD Provinsi Banten,Namun Indah tidak berani untuk menerangkan secara rinci terkait penerimaan dan penggunaan uang tersebut, karena dirinya hanya sebagai bawahan dan tidak ada kewenangan untuk menjelaskannya secara detail terkait Uang Infak yang di terimanya dari para bendahara OPD di lingkungan Pemprov Banten. Jika ingin lebih jelas” silahkan saja langsung konfirmasi ke DR.H.Muchtarom,Se,MM,Ak,CA, Kepala Bappeda Provinsi Banten, yang dalam hal ini selaku Ketua,yang punya kapasitas untuk menjelaskannya saran Indah.

Untuk Konfirmasi lebih lanjut media Kriminalitas, langsung mendatangi ruangan kantor Dwi Sahara,Ak Plt. Kepala BPKAD Provinsi Banten, yang kebetulan sedang tidak ada di tempat menurut stafnya “Ibu”sedang ada kegiatan rapat.

Selanjutnya media kriminalitas mencoba mendatangi, DR.H. Muchtarom, SE, MM,Ak,CA, Kepala Bappeda Provinsi Banten, saat di konfirmasi media Kriminalitas di kantornya, dirinya ikut membenarkan dengan adanya Infak baitul mal di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Dan di akuinya juga memang Baitul Mal ini tidak ada payung hukumnya,

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa struktur kepengurusan baitul mal ini, sifatnya tidak resmi artinya hanya di sampaikan pada saat ngopi bareng, jadi saya berkeberatan jika disebut sebagai ketua Baitul Mal,Karena permintaan infak ini dasarnya keiklasan dari para pejabat eselon, dan di tegaskan DR.H. Muchtarom, SE, MM,Ak,CA bahwa persoalan ini tidak ada kaitan dengan kebijakan Gubernur Banten. Sedangkan untuk jumlah uang dan realisasi penyaluran uang infak tersebut di jelaskan DR.H. Muchtarom, pihaknya tidak bisa menjelaskan berapa uang yang sudah terkumpul. Meski begitu dirinya meminta waktu 1 minggu untuk menjawabnya, karena berkaitan dengan uang infak ini harus di komunikasikan terlebih dahulu dengan Dwi Sahara Plt.Kepala BPKAD Provinsi Banten. karena yang tahu persis jumlah uang yang terkumpul ya Dwi Sahara,Jadi silahkan saja tanyakan langsung kepada Ibu Dwi terang Muchtarom mengarahkan media kriminalitas.

Sementara itu di lain kesempatan sesuai yang telah di janjikan oleh DR.H.Muchtarom,Se, MM,Ak,CA, seminggu kemudian media kriminalitas, kembali mendatangi kantor Bappeda, untuk mendapatkan penjelasan terkait dugaan pungli yang berkedok Infak baitul mal. Namun sayangnya DR.H. Muchtarom,Se, MM,Ak,CA, tidak berada di tempat, sepertinya sengaja menghindar untuk di temui, begitu pula dengan Dwi Sahara saat media Kriminalitas mendatangi ruang kerja,Plt Kepala BPKAD Provinsi Banten, Dwi Sahara tidak bersedia di mintai penjelasannya, terkait dugaan pungli berkedok infak baitul mal.

Namun Awal salah seorang stafnya, secara sengaja dan sepertinya atas perintah Dwi Sahara, tiba datang menemui media Kriminalitas, dan menjelaskan terkait Infak Baitul mal dari pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Menurutnya pungutan infak tersebut sebenarnya sudah di ketahui oleh pihak penegak hukum yang di undang waktu acara pembentukan Baitul Mal, dan awal juga menyampaikan susunan organisasinya di tuangkan dalam berita acara dan kita punya punya bukti dokumen-dokumen foto hadirnya salah seorang Pejabat dari kejati Banten, dalam pembahasan berkaitan Infak Baitul Mal di lingkungan Pemprov Banten, menurut Awal sudah sesuai prosedure, Jadi jika memang hal ini ada indikasi pelanggaran yang disebut pungli,yah silahkan saja di laporkan ke aparat penegak hukum, saran awal kepada media Kriminalitas. ( Red/Tim ) Bersambung……………


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2019 mediakriminalitas · All Rights Reserved