VIDEO

Visitor Counter

TRANSLATE LANGUAGE

SAENAH AQIQAH

SAENAH AQIQAH

   Raja Aqiqah JaDeTaBek 

         0822 5470 5912

Twiter
MEDIA KRIMINALITAS

PENGADUAN KORUPSI

KPK

FACEBOOK
KOLOM IKLAN

 

DISNAKERTRANS BANTEN DAN KABUPATEN SERANG LALAI DALAM PENGAWASAN, "PT.MARBELLA HOTEL ANYER MELANGGAR UNDANG-UNDANG"

image

Serang, Media Kriminalitas- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum (“Kepmenakertrans 226/2000”). Pasal I Kepmenakertrans 226/2000 menyatakan: Istilah "Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I)" diubah menjadi "Upah Minimum Propinsi". istilah "Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II)" diubah menjadi "Upah Minimum Kabupaten/Kota. Sejak itu, istilah yang digunakan untuk menyebut upah minimum bukan lagi UMR, melainkan Upah Minimum Provinsi (“UMP”) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (“UMK”).

Larangan Pengusaha Membayar Upah di Bawah Upah Minimum Prinsipnya, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.[1] Pemerintah menetapkan upah minimum ini berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.[2] Upah minimum dapat terdiri atas:[3] upah minimum berdasarkan wilayah provinsi (UMP) atau kabupaten/kota (UMK); upah minimum berdasarkan sektor (“UMS”) pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Penangguhan Upah Minimum Dalam hal pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) mengatur sebagai berikut:Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.

Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyebutkan sebagai berikut: Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan, untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu.

Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.

Namun terkait Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan ini, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor. 72/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memberi penegasan selisih kekurangan pembayaran upah minimum selama masa penangguhan tetap wajib dibayar oleh Perusahaan, karena hal ini merupakan hutang Perusahaan yang harus dibayarkan kepada Karyawan,pekerja/buruhnya artinya penangguhan pembayaran upah minimum oleh Perusahaan kepada pekerja/buruh tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum selama masa penangguhan dan perusahaan wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.

“Menyikapi adanya keluhan dari para karyawan Marbella Hotel kepada mediakriminalitas.com yang di sampaikan.Romli selaku perwakilan/Ketua yang bertindak untuk dan atas nama para karyawan Marbella Hotel dimana keluhannya yaitu, tentang penerimaan upah kerja para karyawan Marbella Hotel. Di jelaskan Romli bahwa sejak Januari tahun 2018, sampai dengan Desember 2018, pihak Marbella Hotel hanya membayar upah kerja para karyawannya berdasarkan besaran upah minimum kabupaten serang (UMK), tahun 2017.Yaitu sebesar Rp3.258.866,25, padahal seharusnya pihak Marbellla Hotel berkewajiban membayar upah kerja kepada para karyawannya yaitu sebesar Rp 3.542.714,50. sesuai ketentuan UMK tahun 2018.

Berdasarkan surat Keputusan Gubernur Banten nomor 561/Kep.442-Huk/2017 tertanggal 20 November 2017, yang berlaku mulai 1 Januari 2018, dengan fakta tersebut pihak Marbella Hotel telah melakukan pengurangan pembayaran upah kerja kepada para karyawan per bulannya yaitu, sebesar Rp.283.848,25 adalah hak dan keringatnya para karyawan dan jika di estimasi perhitungannya jika jumlah karyawan Marbella Hotel sebanyak :200 Orang Karyawan x Rp.283.848,25 x 12 bulan = Rp.681.235.800,00 ( enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah )

Jumlah ini adalah jumlah Upah kerja dan haknya karyawan yang tidak di bayarkan oleh pihak Marbella Hotel, Sehingga kami menilai hak-hak mereka (Karyawan),yang telah diatur dalam Undang-Undang dalam pasal 6 UU No 13 Tahun 2003, yaitu “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.Artinya, pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, warna kulit, keturunan, dan aliran politik. Konfirmasi ini kami lakukan, sebagai bahan evaluasi maupun kajian guna kepentingan dalam melakukan tindakan hukum serta guna memperoleh informasi dalam perbandingan hasil akhir  pelaksanaan yang benar, jujur serta tidak diskriminasi.

Lebih lanjut Romli mengatakan kepada mediakriminalitas, bahwa dalam memperjuangkan nasib dan hak-hak karyawan Marbella Hotel, di ibaratkan sudah jatuh tertimpa tangga pula, dimana perjuangan para karyawan untuk memdapatkan hak upah kerja sebagaimana surat Keputusan Gubernur Banten nomor 561/Kep.318-Huk/2018 tertanggal 21 November 2018, berlaku 1 Januari 2019 UMK di Kabupaten Serang yaitu sebesar Rp.3.827.193,39 dan sampai saat ini pihak perusahaan Marbella hotel hanya membayar upah kerja karyawan berdasarkan besaran upah minimum kabupaten serang  (UMK), tahun 2017.

Di paparkan Romli, kejadian bencana tsunami selat sunda tanggal 22 Desember 2018 yang lalu oleh pihak Manajemen Marbella Hotel Convention & spa, Anyer hanya dijadikan alasan saja,bahwa dalam rangka menanggulangi masa krisis pasca kejadian tsunami selat sunda serta demi menjaga keseimbangan perusahaan antara penurunan pendapatan hotel yang sangat signifikan dengan beban operasional hotel maka pihak Direksi PT. Hotel Marbella

Pengembang Internasional selaku Pemilik Marbella Hotel Convention & Spa, Anyer dengan Manajemen Marbella Hotel Convention & spa, Anyer selaku pengelola,  memutuskan dengan melakukan Program efisiensi jumlah karyawan sebagaimana dimaksud dalam surat edaran Kementrian Tenaga Kerja Nomor : SE-907/MEN/PHIPPHI/X/2004 butir F yaitu : meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu” sehingga pada tanggal 31 Januari 2019 pihak Manajemen Marbella Hotel Convention & spa, Anyer membuat surat kesepakatan bersama dengan nomor : HRD/01/SKB/2019 yang di tanda tangani pihak Marbella Hotel dengan Romi selaku perwakilan dari pihak karyawan yang mau tidak mau akhirnya SKB tersebut di tanda tangani, adapun isi dari Surat Kesepakatan bersama ini adalah sebagai berikut :

(1) “ Karyawan tidak di pekerjakan /di rumahkan hanya di beri upah sebesar Rp. 1.000.000,-( satu juta rupiah) perbulan dan mendapat kan hak Biaya Program jaminan Sosial Kesehatan  dan Ketenaga kerjaan, terhitung mulai 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 30 juni 2019.
(2) “ Setiap bulan Karyawan di pekerjakan selama 15 (lima belas) hari dan hanya di berikan upah 50 % ( lima puluh prosen) dari gaji pokok dan mendapat kan hak Biaya Program jaminan Sosial Kesehatan  dan Ketenaga kerjaan, terhitung mulai 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 30 juni 2019”.

Dengan adanya SKB, maka beban hutang Perusahaan PT. Hotel Marbella Pengembang Internasional selaku Pemilik Marbella Hotel Convention & Spa, Anyer kepada karyawan jadi bertambah sebagaimana Keputusan Gubernur Banten nomor 561/Kep.318-Huk/2018 tertanggal 21 November 2018, bahwa upah kerja karyawan Marbella hotel berdasarkan UMK Kabupaten Serang yaitu sebesar Rp.3.827.193,39, UMK ini berlaku terhitung  mulai tanggal 1 Januari 2019.

Di terangkan Romli jika di estimasi secara matematis, ada selisih dalam perhitungan pembayaran Upah karyawan, secara globalnya yaitu : UMK tahun 2017 sebesar Rp.3.258.866,25 X 50% = Rp.1.629.433,1250. Sementara untuk UMK Kabupaten Serang tahun 2019, yaitu sebesar Rp.3.827.193,39,dan selisih kekurangan pembayaran upah kerja Karyawan yaitu sebesar Rp. 2.197.760,265,00 X 200 orang Karyawan X 6 Bulan = Rp. 2.637.312.318,00 ( dua milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah), di tambah jumlah hutang PT. Hotel Marbella Pengembang Internasional selaku Pemilik Marbella Hotel Convention & Spa, Anyer.

Kekurangan pembayaran upah kepada karyawan Marbella hotel pada tahun 2018, yaitu sebesar Rp.681.235.800,00 ( enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah), jadi total kewajiban PT. Hotel Marbella untuk membayar selisih pembayaran kepada karyawan pada tahun 2018 sebesar Rp. 681.235.800,00 di tambah Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 2.197.760,265,00, jadi jumlah total upah kerja karyawan yang belum di bayarkan oleh PT. Hotel Marbella yaitu sebesar Rp. 2.878.996.065,00 ( dua milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu enam puluh lima rupiah).

Dari beberapa karyawan Marbella Hotel yang di konfirmasi oleh Tim mediakriminalitas.com, terkait persoalan upah kerja sampai saat ini belum ada perubahan, bahkan persoalan upah kerja dan tuntutan hak para karyawan Marbella Hotel, masih seperti sebelumnya, di jelaskan Romi melalui serikat pekerja sedang di tangani oleh Triyono selaku pengawas dari Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Banten, namun tindak lanjutnya terkait upah kerja sampai saat ini belum ada kejelasan dan informasi yang menggembirakan bagi para karyawan Marbella hotel.

Terkait hal tersebut diatas mediakriminalitas coba menghubungi Ririt Wiriyanto (general manajer Marbella hotel) dan Amin Fatoni ((Human Resources Marbella Hotel) untuk konfirmasi lewat pesan singkat (SMS) namun keduanya tidak merespon dan menjawab pesan singkat termasuk Triyono selaku pengawas dari Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Banten sama – sama tidak mau menanggapi, sampai berita ini di publis tetap bungkam.

Sementara Deny Debus Direktur Eksekutif DPP Lembaga Front Pemantau Kriminalitas (FPK) saat di temui media kriminalitas di kantornya, terkait kewajiban PT. Hotel Marbella untuk membayar selisih pembayaran kepada karyawan pada tahun 2018 sebesar Rp. 681.235.800,00, di tambah Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 2.197.760,265,00. Jadi jumlah total upah kerja karyawan yang belum di bayarkan oleh PT. Hotel Marbella yaitu sebesar Rp. 2.878.996.065,00 ( dua milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu enam puluh lima rupiah).

Secara tegas Deny Debus akan segera melayangkan surat ke PT. Hotel Marbella Pengembang Internasional, selaku Pemilik Marbella Hotel Convention & Spa, Anyer, dengan tembusan ke pihak terkait, terutama kepada Pemerintah. Menurut Deny Debus secara kelembagaan pihaknya akan mempertanyakan kewajiban dari PT.Hotel Marbella, untuk membayar selisih pembayaran kepada karyawannya, sesuai yang di amanatkan dalam putusannya Mahkamah Konstitusi Nomor. 72/PUU-XIII/2015 dan kajian Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). Terkait hal ini Deny Debus minta kepada Pemerintah khususnya Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Banten untuk segera turun tangan, tegasnya ( Red/Tim )…….Bersambung


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2019 mediakriminalitas · All Rights Reserved