VIDEO

Visitor Counter

TRANSLATE LANGUAGE

SAENAH AQIQAH

SAENAH AQIQAH

   Raja Aqiqah JaDeTaBek 

         0822 5470 5912

Twiter
MEDIA KRIMINALITAS

PENGADUAN KORUPSI

KPK

FACEBOOK
KOLOM IKLAN

 

TP4D JANGAN DIJADIKAN BACKUP KORUPSI PROYEK JALAN RAYA SUMUR-CIBALIUNG-MUARA BINUANGEN

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandeglang Media Kriminalitas- Pelaksanaan pembangunan Proyek preservasi dan pelebaran jalan menuju standar ruas jalan raya Sumur - Cibaliung - Muara Binuangen kabupaten Pandeglang – Banten. Saat ini tengah menjadi sorotan DPP Front Pemantau Kriminalitas (FPK) atas keadaan Hotmix jalan yang baru selesai dikerjakan, namun sudah terlihat hancur bahkan mengelupas.hal tersebut sangat jelas bahwa dalam pelaksanaan pekerjaanya terlihat kurang maksimal dan terkesan asal jadi saja,

Padahal pembangunan jalan tersebut menelan dana sebesar Rp. 107.876.587.000.00, yang di anggarkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMENPUPR) melalui Direktorat Jendral Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II provinsi Banten (PPK 2 PJN II Banten), Sumber dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang dilaksanakan oleh pihak kontraktor yakni PT. Pundi Viwi Perdana, dengan diawasi oleh pihak Konsultan Supervisi PT. Seecond, PT. Triduta Mitraparama, PT. Disiplan Cons, dan PT. Matra Rekayasa Internasional (KSO).

Berdasarkan hasil pantauan, proyek pembangunan peningkatan jalan raya yang dikerjakan. Paktanya terlihat sudah banyak yang mengelupas, bahkan sebagian sudah terlihat hancur, apakah ini yang dinamakan pelaksanaan pembangunan yang maksimal,"Tegas Deny Debus Direktur Eksekutif DPP-FPK, Kamis (18-07-2019).

Masih menurut Deny, dirinya sangat berharap dan menginginkan dalam pembangunan tersebut dilaksanakan secara maksimal, agar hasilnya cukup berkualitas, sehingga dapat bermanfaat dan bisa dirasakan oleh masyarakat dengan waktu yang cukup lama,karena anggaranya cukup besar terangnya.

Lebih lanjut Deny Debus mengatakan, pembangunan yang bernilai miliaran rupiah itu, dan terpampang, bahwa proyek tersebut dalam pantauan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D),Namun sangat disayangkan hasilnya kurang memuaskan

"Seharusnya proyek pembangunan jalan yang dalam pantauan TP4D, diharafkan hasilnya dapat maksimal dan cukup memuaskan,bukan mengerjakanya secara asal-asalan saja, demi meraup keuntungan yang lebih besar, dengan mengabaikan kwalitas dan kwantitas pekerjaan.

Deny Debus menambahkan bahwa pihak pelaksana jangan merasa ada backup dari TP4D lalu mengerjakan pekerjaan semau dan seenaknya saja. Semestinya dalam pengerjaan yang dikawal oleh TP4D sepatutnya dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat pengguna jalan raya, yang tentunya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas dengan waktu yang tidak sebentar,bukan malah sebaliknya dengan kehadiran TP4D malah dijadikan kesempatan"Tegas Deny.

Perlu diketahui bersama maksud dari Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 adalah meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan. Hal ini didukung dengan pencegahan korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Yang sejalan dengan pidato Presiden RI pada upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 tanggal 22 Juli 2015 yang pada pokoknya menekankan pentingnya peran Kejaksaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan.

Menindaklanjuti atas arahan ini, Kejaksaan kemudian mendampingi instansi pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional, yaitu dengan dibentuknya Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4). Di lingkup daerah kemudian dibentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Untuk mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing. Serta dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir.

Untuk itu sangat di harafkan TP4D dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. Tentunya, TP4D juga diharapkan dapat mengawal pelaksanaan Ruas Jalan Raya Sumur - Cibaliung - Muara Binuangen secara propisional.

Deny Debus juga meminta kepada pihak TP4D agar segera turun langsung ke Lokasi pembangunan, dan menegur pelaksana untuk melaksanakan pekerjaan lebih maksimal dan berkualitas," harafnya. (Rezky)



Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2019 mediakriminalitas · All Rights Reserved