VIDEO

Visitor Counter

TRANSLATE LANGUAGE

SAENAH AQIQAH

SAENAH AQIQAH

   Raja Aqiqah JaDeTaBek 

         0822 5470 5912

Twiter
MEDIA KRIMINALITAS

PENGADUAN KORUPSI

KPK

FACEBOOK
KOLOM IKLAN

 

GUGAT CERAI STAF PENGAJAR YAYASAN ISLAMIC BOARDING SCHOOL KE PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG MENUAI BANYAK PERTANYAAN

image

Pandeglang,Media Kriminalitas, Menurut UU No.1Tahun 1974 perkawinan dapat putus karena,Kematian,Perceraian dan atas keputusan pengadilan secara umum.

Gugatan cerai terbagi menjadi dua, yaitu yang diajukan oleh istri atau suami. Gugatan ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Perlu diperhatikan ketika membuat gugatan terdapat alasan yang menjadi dasar gugatan yang diajukan oleh Pemohon,karena dalam peraturan perundang-undangan telah menetapkan hanya terdapat beberapa alasan yang diperbolehkan menurut hukum.

Sebagaimana tertuang dalam Dalam Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perceraian sama dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 116 KHI dan Pasal 133 KHI dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, sebagai berikut :
1.Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2.Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama
2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3.Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4.Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6.Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7.Suami melanggar taklik talak;
8.peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Untuk mengajukan gugatan cerai bagi orang yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama. Sedangkan bagi non-muslim, pengajuan proses perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri.Pada umumnya, proses perceraian akan memakan waktu maksimal enam bulan di tingkat pertama, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

Dokumen-dokumen dalam pengajuan gugatan cerai diantaranya :
• Surat nikah asli.
• Fotokopi surat nikah.
• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari penggugat.
• Surat keterangan dari kelurahan.
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
• Fotokopi akte kelahiran anak (jika memiliki anak)
• Meterai.

Dalam hal istri sebagai Penggugat atau Cerai Gugat:
1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (istri), kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat;
2. Dalam hal Penggugat bertempat tinggal di luar negeri, maka gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;
3. Dalam hal Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Proses selanjutnya baik untuk Cerai Talak maupun Cerai Gugat:
1. Pemeriksaan oleh Hakim;
2. Usaha perdamaian oleh Hakim terhadap kedua belah pihak (mediasi);
3. Dalam hal kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, ikrar talak diucapkan atau perceraian diputus;
4. Penetapan Hakim bahwa perkawinan putus;
5. Khusus untuk perkara cerai talak, ada tambahan sidang pembacaan ikrar talak jika hakim mengabulkan permohonan dari Pemohon;
6. Putusan perceraian didaftarkan kepada Pegawai Pencatat.Pasal 39 UU Perkawinan mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Selanjutnya Pasal 20 PP No 9 Tahun 1975 diatur bahwa
A.Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
B.Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
C.Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Lebih lanjut Pasal 21 PP No 9 Tahun 1975 diatur bahwa :
-Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
-Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
-Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.ERN (42 Tahun) menikah dengan IRF (51 Tahun) pada bulan Februari 1999 sebagaimana data kutipan Akta Nikah No: 034/23/II/1999 yang di keluarkan oleh (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang- Kota Serang, tanggal,08 Februari 1999,  Pernikahan Ernydar (42 Tahun) dengan IRF (51 Tahun) di Karunia anak 2 (dua) Orang yang saat ini berada di Kota Serang dan tinggal bersama IRF (51 Tahun) sesuai data kartu Keluarga No : 3604013108070030.

ERN (42 Tahun) sejak bulan Februari 2019 (lima) bulan yang lalu, meninggalkan suami dan 2 (dua) orang anaknya dan sudah menetap di salah satu yayasan yang berada di kabupaten pandeglang dan yang bersangkutan meminta surat keterangan domisili dari Kepala Desa Cimanuk dengan Nomor : 474.34/II/SKD/Ds.2011/II/2019, sebagai staf pengajar yayasan Islamic Boarding School.

Hasil penelusuran tim media kriminalitas di dapat informasi bahwa ERN (42 Tahun) dengan menggunakan surat keterangan domisili sebagai staf pengajar di yayasan Islamic Boarding School, melalui Hardian selaku Kuasa Hukumnya kemudian menggugat cerai Suaminya IRF (51 Tahun) ke Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang Nomor : 0325/pgc.c/2019/PA.Pdg, Tanggal, 21-3-2019 Yang sampai saat ini proses gugat cerai di pengadilan agama Kabupaten Pandeglang di ketahui sudah sampai proses mediasi.
 
Tim media kriminalitas  hari Rabu, 19/06/2019 mendatangi rumah Kamsin selaku ketua RT.006/003,menurut Kamsin pihaknya mengaku tidak mengetahui apa saja kegiatan dan kehidupan serta keberadaan didalam yayasan Islamic Boarding School tersebut,karena memang warga setempat tidak bisa masuk sembarangan ke areal yayasan Islamic Boarding School yang terkesan tertutup.Bahkan di akui Kamsin selaku Ketua RT susah menemui pihak yayasan.

lebih lanjut di jelaskan bahwa  pihak Yayasan Islamic Boarding School juga tidak pernah melaporkan dan berkoordinasi terkait surat keterangan domisili staf pengajar yayasan an. ERN (42 tahun) dan yang lainnya termasuk keberadaan santri-santrinya, yang datang maupun pergi, “soalnya kebanyakan santri di Yayasan Islamic Boarding School datang dari luar daerah seperti Kalimantan, Jakarta, jawa Tengah, Sumatra dan lainnya.


Kamsin juga menjelaskan bahwa warga setempat mana ada yang mampu masuk ke yayasan Islamic Boarding School karena untuk biaya masuk pertama saja di pungut biaya sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah ) dan biaya santri dalam satu bulannya tidak kurang dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah ),tuturnya.

Pada Hari, Sabtu, 22/06/2019 tim media kriminalitas coba mendatangi Rumah Eman Sulaeman Kepala Desa Cimanuk untuk mengklarifikasi terkait penerbitan surat keterangan domisili staf pengajar di yayasan an. ERN (42 Tahun) yang di gunakan sebagai dasar gugat cerai ke pengadilan agama kabupaten pandeglang namun sayang tim media kriminalitas tidak bertemu dengan Eman Sulaeman, karena sedang berada di serang.

Selanjutnya tim media kriminalitas pada hari Rabu,11 Juli 2019 sekitar jam 11.00 Wib, kembali mendatangi kantor Desa Cimanuk dan di terima oleh Rahmatullah selaku Sekretaris Desa Cimanuk, di dampingi Sekretaris BPD Desa Cimanuk dan Kasi Pemerintahan Desa Cimanuk.

Kepada tim media kriminalitas, Rahmatullah menerangkan terkait aktifitas dan kegiatan di yayasan pihak Pemerintahan Desa tidak mengetahui persis terkait seluk beluk yang ada di dalam yayasan karena untuk masuk ke yayasan di jaga ketat oleh Security sehingga masyarakat umum bahkan masyarakat setempat pun tidak bisa sembarangan masuk ke dalam lingkungan yayasan tersebut, bahkan kemarin untuk pendaftaran hak pilih pemilu di persulit oleh pihak yayasan sehingga hanya ada 3 (tiga) orang yang masuk dalam sensus.

Padahal kalau di lihat faktanya staf pengajarnya kurang lebih 40 orang dan semuanya di datangkan dari luar daerah, dan pemerintahan Desa Cimanuk baru mengetahui tentang adanya informasi sebagai mana yang tertuang dalam isi pokok surat tembusan yang di sampaikan tim media kriminalitas sebagai tindak lanjut maka pihak Pemerintah Desa Cimanuk dalam waktu dekat akan mengundang pihak yayasan untuk meminta keterangan / penjelasan kepada Sdri. ERN mengenai Surat keterangan domisili dari Desa Cimanuk dengan nomor : Nomor : 474.34/II/SKD/Ds.2011/II/2019.

Dimana surat keterangan domisili dengan masa berlaku 3 bulan tersebut di berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai staf pengajar yang berdomisili di yayasan dan sampai saat ini sudah sudah habis masa berlakunya kadaluwarsa ( belum di perpanjang) atas adanya informasi bahwa Surat keterangan domisili dari Desa Cimanuk dengan nomor : Nomor : 474.34/II/SKD/Ds.2011/II/2019, an.ERN di gunakan untuk dasar gugat cerai ke pengadilan agama Pandeglang.

Pihak pemerintah Desa Cimanuk akan mengirimkan “surat keberatan” kepada kepala pengadilan agama Kabupaten Pandeglang dan kepada yang bersangkutan karena pihak pemerintahan desa cimanuk sampai saat ini tidak mengetahui dan mendapat tembusan dari yang bersangkutan maupun dari pihak pengadilan agama kabupaten Pandeglang terkait adanya gugat cerai, tegasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut tim media kriminalitas, pada hari Sabtu, 22 /06/2019 sekitar jam :14.00 Wib mendatangi Yayasan untuk bertemu dengan pihak Yayasan Islamic Boarding School dan yang bersangkutan untuk klarifikasi terkait gugat cerai an. ENR, namun setelah security konfirmasi dengan pihak yayasan dan yang bersangkutan,Tim media kriminalitas tidak di ijinkan untuk bertemu, dengan alasan sedang Rapat.

Kemudian  dalam pesan singkatnya (SMS) HD (pihak yayasan) menjawab dan mempertanyakan informasi dari mana? karena ini merupakan dugaan pencemaran nama baik saya, dan saya sangat serius menanggapi hal ini, dan dalam hal ini telah kami bicarakan dengan team pengacara kami, dan untuk hak jawab mohon maaf saya sedang meeting dan saya memilih menggunakan hak diam saya, karena saya tidak merasa melarikan istri orang, silahkan menghubungi pengacara kami, Bapak Hadian  HP : 08781307XXXX. Terima Kasih.

Untuk mendapatkan penjelasan tanggapan dan hak jawabnya secara langsung/kongkrit dari pihak yayasan atau ERN maka untuk ketiga kalinya kembali tim media kriminalitas pada hari Rabu,11 Juli 2019 sekitar jam 10.00 Wib mendatangi Yayasan, tetapi setelah security konfirmasi dengan  pihak yayasan/ERN, tim media kriminalitas tidak di ijinkan bertemu  dengan alasan sedang Rapat/meeting.

Saat di konfirmasi tim media kriminalitas, Yulinah Tusriati,SH, Panitera muda hukum Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang menjelaskan dan membenarkan bahwa ERN (42 tahun) yang berdomisili di yayasan telah mengajukan gugat cerai melalui Kuasa Hukum menurutnya hal ini sudah sesuai prosedur.


Namun ketika di pertanyakan bahwa  ada aturan dalam Pasal 20 ayat a PP No 9 Tahun 1975, dimana gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian di gelar / di tangani oleh pengadilan agama kota serang karena data bersangkutan saat ini berdasarkan data berada di wilayah Kota Serang sesuai data kartu Keluarga No : 3604013108070030.

Faktanya saat ini gugatan perceraian an. ERN (42 Tahun) di gelar di pengadilan agama kabupaten pandeglang. di jelaskan Yulinah Tusriati,SH, sebaiknya pihak tergugat mengajukan esepi di tujukan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang, jelasnya.

Di tempat terpisah kepada tim media kriminalitas, DJ.Syahrial,S.Ip.G.MA,( Deny Debus ) Direktur eksekutif DPP Lembaga Front Pemantau Kriminalitas secara tegas pihaknya akan segera melayangkan surat somasi kepada Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang, dan pihak-pihak terkait terkait SOP PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT! khususnya penanganan perkara gugat cerai an.ERN karena dalam penerapannya diduga tidak sesuai dengan Pasal 20 ayat a PP No 9 Tahun 1975 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perceraian, sama dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 116 KHI dan Pasal 133 KHI, tegasnya.

Sementara,Kadiv Investigasi dari DPP LSM GEGER Banten, saat dimintai tanggapannya kepada tim media kriminalitas, sebaiknya pihak Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang memverifikasi terlebih dahulu data-data yang disampaikan pihak penggugat apakah sudah sesuai Sop nya  karena menurut rangga penanganan perkara gugat cerai  an. ERN di pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang, diduga  ada permainan uang, atas dugaan ini Rangga meminta pihak pengadilan tinggi agama Provinsi banten untuk segera melakukan cek and ricek ke Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang, ujarnya ( Red/Tim).......... bersambung



Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2019 mediakriminalitas · All Rights Reserved