DPP FPK

FPK

VIDEO

Visitor Counter

TRANSLATE LANGUAGE

SAENAH AQIQAH

SAENAH AQIQAH

   Raja Aqiqah JaDeTaBek 

         0822 5470 5912

RSS Feed

SANKSI PEMECATAN BAGI PNS YANG MENIKAH LAGI TANPA IJIN ISTRI DAN ATASAN

image

Serang,mediakriminalitas- Maraknya Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) di Pemkab Serang Banten yang gemar menikah atau berpoligami, yang akhir-akhir ini menjadi sorotan di masyarakat, pasalnya tidak sedikit oknum PNS di Pemkab Serang, yang nakal dan hobi menikah tanpa izin istri dan atasan. Mirisnya para oknum PNS nakal tersebut gemar menikah, tapi ada juga yang mudah pula bercerai. Meski begitu tidak jarang saat ini PNS wanita yang suka untuk dipoligami, padahal hal tersebut sangat dilarang keras oleh pemerintah, bahkan sanksi yang diberikan berupa  pemecatan. Namun hal inilah yang menjadi pertanyaan Publik, mengapa hal tersebut bisa begitu marak terjadi, tanpa adanya sanksi yang tegas dari pihak terkait seperti Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah ( BKD )

Seperti halnya yang terjadi pada salah satu oknum Kepsek SD Negeri di Kecamatan Anyar, kabupaten serang Provinsi Banten, Menurut sumber mediakriminalitas.com, oknum Kepsek SD Negeri nakal ini diketahui sudah beristri, kemudian menikah sirih dengan istri ke duanya,yang notabene nya seorang guru PNS yang masih satu kecamatan di Anyar."Ungkap sumber kepada wartawan mediakriminalitas.com.

Perlu diketahui bahwa ketentuan beristri lebih dari satu atau yang sering disebut poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), selain berlaku ketentuan umum sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 (PP-10/1983) yang diubah dan disempurnakan beberapa pasalnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (PP-45/1990).

Kedua PP ini begitu jelas berisi aturan-aturan khusus, bagi PNS dalam hal hendak melaksanakan perkawinan dan perceraian. Ketentuan khusus tersebut antara lain, PNS pria yang hendak beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat.Namun tidak demikian bagi PNS wanita,Bahkan ia tidak dizinkan untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dari PNS (Pasal 4 PP-10/1983). Dalam PP-45/1990, PNS wanita tidak diperbolehkan sama sekali untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat, baik oleh pria PNS maupun yang bukan (Pasal 4). Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, di ancam dengan sanksi pemecatan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 PP-10/1983: PNS yang melanggar ketentuan Pasal 3 (1) dan Pasal 4 (1, 2, dan 4) dijatuhi hukuman disiplin, berupa pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri. Hukuman disiplin yang sama juga dikenakan bagi PNS yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami istri tanpa perkawinan yang sah.

Sebenarnya aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah begitu ketat,dan didasarkan atas pertimbangan bahwa PNS mempunyai kedudukan yang terhormat, sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat. PNS harus bisa menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, baik dalam kehidupan keluarga dan ketaatan hukum maupun perundang-undangan yang berlaku.

Perceraian dan poligami (waktu itu) dianggap oleh masyarakat sebagai perilaku yang menyimpang atau sebagai aib. Oleh karena itu, untuk bisa melakukan hal tersebut harus mendapat izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Proses izin ini dimaksudkan sebagai upaya pembinaan dan pencegahan agar tidak terjadi perceraian dan poligami. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengatur, sekaligus memberikan pengawasan.

Hukuman disiplin yang sama juga dikenakan bagi PNS yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami istri tanpa perkawinan yang sah. Selain dari pada itu sanksi pidana terhadap pelanggaran aturan poligami juga terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 279, orang yang melakukan poligami tanpa prosedur dihukum dengan penjara selama-lamanya 5 tahun.

Mengenai syarat-syarat dan prosedur untuk mendapatkan izin poligami, sebenarnya sangat sederhana, yaitu cukup ada izin istri/istri-istri pertama dan kesediaan calon istri baru. Merekalah yang paling tahu kemampuan suaminya bisa berbuat adil atau tidak, mampu menjamin nafkah hidup dan masa depan anak-anaknya atau tidak, dan merekalah yang akan menjalani kehidupan perkawinan. Jika sudah ada izin dari istri/istri-istri dan sudah ada kesediaan calon istri baru,

Maka pemeriksaan mengenai permohonan izin poligami di pengadilan juga harus di sederhanakan. Tidak perlu diperiksa seperti ada sengketa yang memakan waktu cukup lama. Pada akhirnya, perlu dikemukakan di sini bahwa poligami adalah hak azasi setiap orang yang harus dilindungi dan disalurkan secara wajar. Undang-undang yang bertentangan dengan naluri dasar manusia pasti tidak akan efektif berjalan, dan jika dipaksakan akan menimbulkan dampak-dampak buruk dan penyimpangan, sehingga berkaitan dengan poligami perlu adanya tindakan tegas dari pihak terkait untuk mengkroscek dugaan PNS yang melakukan poligami ….Bersambung  ( rezqi hidayat,S.Pd )


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2019 mediakriminalitas · All Rights Reserved