DPP FPK

FPK

VIDEO

Visitor Counter

TRANSLATE LANGUAGE

SAENAH AQIQAH

SAENAH AQIQAH

   Raja Aqiqah JaDeTaBek 

         0822 5470 5912

RSS Feed

DIREKTUR EKSEKUTIF BICC MEMINTA GUBERNUR BANTEN MENCOPOT KADIS PUPR

image

Serang Media Kriminalitas- Direktur Eksekutif Banten Investigasi Coruption Control ( BICC ) Hanafi Habib, Meminta kepada Gubernur Banten untuk segera mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR ) Provinsi Banten,hal tersebut berkaitan dengan adanya dugaan yang di anggap telah melanggar ketentuan dan aturan didalam pengadaan barang dan jasa melalui tender, pada pekerjaan di Dinas PUPR. Seperti pada pekerjaan ruas jalan picung munjul  sepanjang 6 KM yang awalnya bernilai 59 Milyar,namun berkurang menjadi 42 Milyar, yang diketahui paket kegiatan tersebut telah di nyatakan gagal lelang oleh pihak ULP. Akan tetapi pada kenyataannya Kepala Dinas PUPR Hadi Soeryadi, justru malah mengeluarkan SPK kepada salah satu perusahaan untuk mengerjakan paket pekerjaan tersebut, dengan alasan untuk mempercepat pembangunan.

Namun hal tersebut menurut Hanafi jelas bertentangan dan telah melanggar peraturan yang ada. Sudah jelas dinyatakan gagal oleh ULP dan sedang dalam proses hukum oleh Kejati Banten. Akan tetapi mengapa terus dikerjakan terang Hanafi. Parahnya lagi bukan hanya ruas jalan Picung Munjul saja, ada 1 paket kegiatan lagi, yaitu ruas jalan Ciseket – Sobang tela dengan nilai 29 M. sebagaimana sebelumnya sudah di publis oleh mediakriminalitas.com,terkait buruknya pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Deny Debus Direktur Exsekutif Front Pemantau Kriminalitas (FPK) yang ditemui mediakriminalitas.com di kantornya.Menurut Deny jika “ULP sudah menyatakan gagal lelang pada pekerjaan ruas jalan Picung – Munjul dan  ruas jalan Ciseket – Sobang tela yang sudah di batalkan, maka tidak dapat dilakukan penunjukan langsung oleh kadis PUPR sebagai pengguna anggaran, akan tetapi ULP dapat melakukan pelelangan kembali dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian ulang, tentang penyebab pelelangan ulang gagal,

Adapun proses selanjutnya PA / KPA mengusulkan perubahan alokasi dananya ( revisi anggaran ) untuk pekerjaan lain, sehingga dari pasal diatas menurut Deny sudah sangat jelas dan dapat disimpulkan tidak ada opsi lain seperti penunjukan langsung, apabila setelah gagal pada pelelangan ulang, tetapi harus dilakukan pengembalian anggaran. Namun anehnya Kadis PUPR malah menerbitkan SK penunjukan langsung pada kegiatan pekerjaan Ruas jalan Picung Munjul dan Ruas Jalan Ciseket – Ciseukeut -Sobang -Tela  dengan menelan anggaran Rp.88 milyar,yang jelas tidak procedural

Lebih jauh Deny mengatakan bahwa dalam Peraturan Kepala (perka) LKPP tentang juknis Perpres 70 tahun 2012, ada pasal yang berbunyi; dalam hal pelelangan ulang gagal maka kelompok kerja ULP dapat melakukan penunjukan langsung berdasarkan persetujuan pengguna anggaran (PA) dengan tetap memperhatikan prinsif efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dengan ketentuan ; 1.hasil pekerjaan tidak dapat ditunda 2. Menyangkut kepentingan / keselamatan masyarakat 3. Tidak cukup waktu untuk melakukan proses pelelangan ulang dan pelaksanaan pekerjaan,

Jika ketiga kreteria tersebut tidak terpenuhi maka hal ini tidak bisa dilakukan penunjukan langsung dan anggaran harus di kembalikan ke kas Negara dalam hal waktu yang sudah tidak mencukupi, bukan malah menunjuk salah satu pengusaha dengan mengeluarkan surat perintah kerja (SPK),untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan alasan untuk mempercepat pembangunan meskipun bertentangan dengan aturan,”Sehingga jelas bahwa ini ada aroma permainan konspirasi yang tersistematis, yaitu Hanya untuk mencari keuntungan semata, dengan cara membentur aturan yang ada ketetapan nya. Bahkan bertentangan dengan Perpres No.16/2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkaitan dengan tender,

Selanjutnya guna mendapatkan informasi yang lebih jauh “kami beserta rekan-rekan telah melakukan konfirmasi kepada Inspektorat Prov Banten terkait hal ini. Dan mereka pun menyatakan, bahwa yang dilakukan oleh Kadis PUPR sangat salah dan bertentangan dengan aturan. Selain itu Inspektorat sudah memberikan instruksi untuk menghentikan kegiatan pekerjaan tersebut.Karena masalah ini sudah masuk ke Kejati Banten, dan sedang dalam proses hukum”.Jelas Deny Debus.

Namun sayangnya hingga sejauh ini kami belum juga bisa menemui Kepala Dinas PUPR untuk menanyakan hal ini. Atas dasar apa dan apa tujuanya Kepala Dinas PUPR memberikan SPK untuk pekerjaan yang sudah dinyatakan gagal lelang oleh ULP. Jika kami tetap tidak bisa menemui Kepala Dinas PUPR, maka kami akan menemui dan melaporkan hal ini kepada Gubernur Banten. Dan kami meminta Gubernur Banten untuk segera mencopot jabatan Kepala Dinas PUPR, karena sudah tidak mengindahkan peraturan yang ada, bahkan ada indikasi yang diduga sarat dengan penyimpangan serta menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan  dan dapat di indikasikan dugaan melakukan perbuatan melawan hukum sebagai mana ketentuan UU No : 31 tahun 1999 tentang tindak pidana Korupsi,  tegasnya.

Sampai berita ini di publis, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, belum bisa di mintai tanggapan dan hak jawabnya karena saat di datangi tim mediakriminalitas.com ke kantornya Kepala Dinas PUPR sedang tidak ada di tempat serta di hubungi lewat telpon selullernya sedang tidak aktif, mediakriminalitas.com konsisten menyoroti mekanisme dan proses Lelang sebagaimana juknis yang diatur dalam Perpres No : 54/2010 jo Perpres No: 70/2012 dan di rubah dalam Perpres No : 16 /2016  tentang pengadaan barang/jasa pemerintah …Bersambung ( Rezky )


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2019 mediakriminalitas · All Rights Reserved