DPP FPK

FPK

VIDEO

Visitor Counter

TRANSLATE LANGUAGE

SAENAH AQIQAH

SAENAH AQIQAH

   Raja Aqiqah JaDeTaBek 

         0822 5470 5912

RSS Feed

PENCERAHAN SEPUTAR JAMINAN FIDUSIA.

image

Media Kriminalitas- Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ( PMK) No.130 Tahun 2012, Pasal 5 dalam PMK itu menyatakan adalah suatu pelanggaran jika pwrusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan jaminan fidusia pada waktu yang di tentukan dan sebagai akibatnya dikenai sanksi administratif,

Namun menurut beberapa kalangan berpendapat jika hanya di berikan sanksi administratif  karena adanya potensi lain yang timbul dari sekedar pelanggaran dari akibat tidak di daftarkannya jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan, bisa di kategorikan tindak pidana penggelapan dan korupsi, ahli keuangan Negara Eman Rajagukguk mengatakan jika perusahaan pembiayaan telah menarik uang dari konsumen untuk membayar jaminan sertifikat fidusia, namun sampai batas waktu yang ditentukan tidak di daftarkan maka timbul suatu tindak pidana penggelapan uang Negara.

Perjanjian fidusia kan di buat di hadapan notaris dan wajib di daftarkan kalau perusahaan pembiayaan sudah meminta uang dari konsumen namun tidak mendaftarkannya itu penggelapan,karena pendaftaran jaminan fidusia merupakan suatu kewajiban dan inilah yang membedakan perjanjian fidusia dengan perjanjian perdata biasa, oleh karena itu pendaftaran jaminan fidusia masuk dalam kas Negara bukan pajak sehingga hal ini tidak semata - mata pelanggaran tetapi bisa berpotensi mengarah ke tindak pidana yang di lakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan, tetapi juga bisa di lakukan oleh kementrian Hukum dan HAM selaku pihak yang memproses pendaftaran jaminan "fidusia", bila kementrian sudah menerima pendaftaran jaminan fidusia tapi uang pendaftaran tersebut tidak di setor ke kas negara maka terjadi tindak pidana.

Potensi tindak pidana dalam jaminan fidusia ada juga yang berasal dari konsumen dimana objek yang di jaminkan fidusia kemudia oleh konsumen di jaminkan lagi ke pihak lain, disini konsumen terkena juga tindak pidana penggelapan.

Potensi tindak pidana lain yang umumnya terjadi adalah manakala konsumen selaku debitur cedera janji, mengelak untuk membayar dan perusahaan pembiayaan mengandalkan kekuatan debt collektor untuk meminta/menagih bayaran dari debitur/ konsumen, tindak pidana yang muncul bisa berupa : perampasan, perbuatan tidak menyenangkan, bahkan sampai pada tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan "untuk kasus- kasus seperti itu tindak pidana yang muncul  tidak selamanya di sebabkan oleh pihak perusahaan pembiayaan tetapi juga bisa di lakukan oleh pihak debitur/ konsumen.

Untuk menghadapi persoalan tersebut,  kepolisian mensiasatinya melalui peraturan Kapolri No: 8 Tahun 2011 tentang Pengaman Eksekusi jaminan fidusia.....Bersambung.,........................


                     ***SEMOGA BERMAMFAAT***


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 mediakriminalitas · All Rights Reserved