DPP FPK

FPK

VIDEO

Visitor Counter

TRANSLATE LANGUAGE

SAENAH AQIQAH

SAENAH AQIQAH

   Raja Aqiqah JaDeTaBek 

         0822 5470 5912

RSS Feed

PEGEGAKAN SUPREMASI HUKUM TERKAIT PUNGUTAN LIAR

image

Media Kriminalitas- Negara membentuk Tim pemberantasan Pungli dengan adanya Perpres No : 87 Tahun 2016 tentang saber pungli.

Istilah pungli  tidak dikenal dalam istilah hukum,kalau kita cermati dalam KUHP misalnya tidak ada satu pasalpun yg menggunakan istilah pungli demikian pula dalam tindak pidana khusus seperti Undang Undang tindak pidana korupsi maupun dalam UU tindak pidana pencucian uang.

Karena itu istilah pungli bisa didapatkan diluar literatur hukum, Pungutan liar ( pungli) adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut.

Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN, tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia. Menurut hasil studi dari Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan United State Agency for International Development (USAID) pada tahun 2004, biaya pungli yang dikeluarkan oleh para pengusaha seharusnya di sektor industri manufaktur berorientasi ekspor saja, pertahunnya bisa mencapai 3 triliun rupiah.

Jadi istilah pungli secara umum diluar istilah hukum adalah pengenaan biaya ditempat yg tidak seharusnya biaya dikenakan,menarik biaya secara tidak resmi.

Kemudian pertanyaaan muncul apakah Pungli bisa dipidanakan? dan Apakah Pegawai ASN yang melakukan Pungli bisa di Berikan sanksi Pemecatan?

Jawabnya ;
Pungli dapat dipidanakan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Tidak Pidana Korupsi.
Pasal 5 UU Tipikor.

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a.memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b.memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12 UU Tipikor
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a.pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
b.pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Jadi secara Umum oknum pelaku pungli bisa dijerat dengan menggunakan pasal suap dan gratifikasi sebagaimana yg terdapat dalam uu tipikor, selain itu pelaku pungli juga bisa dijerat denga UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang  tindak pidana pencucian uang.

Selain itu pelaku pungli bisa dikenakan juga samksi pidana penipuan pasal 378 KUHP:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".

Selain itu Pegawai ASN yang melakukan pungli dapat diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan PP 53 Tahun 2010 Tentang kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil.

Namun yang menarik dalam PP 53 Tahun 2010 tentang kedisiplinan Pegawai yg melakukan Pungli hanya bisa diberhentikan secara tidak hormat jika terbukti bersalah berdasarkan putusan hakim paling singkat 2 tahun keatas,

Disinilah letak masalanya Status seorang PNS yg melakukan Pungli tidak bisa diberhentikan secara tidak hormat sampai adanya putusan pengadilan ,namun dapat diberhentikan sementara.

Bagi anda yang menemukan pungli silahkan laporkan  Ke Website lapor.go.id atau SMS Ke 1708 atau akun twitter @lapor1708, bisa juga anda laporkan langsung ke tim saber pungli yang telah dibentuk  melalui dibawah ini:

> Website saberpungli.id  SMS ke 1193 - Telepon call center 193.
              ********SEMOGA BERMAMFAAT******


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 mediakriminalitas · All Rights Reserved