DPP FPK

FPK

VIDEO

Visitor Counter

TRANSLATE LANGUAGE

SAENAH AQIQAH

SAENAH AQIQAH

   Raja Aqiqah JaDeTaBek 

         0822 5470 5912

RSS Feed

Potret Buram Hukum Di IndonesiaTiga Oknum Wartawan Ditangkap Kepala Desa Pemberi Suap Dibiarkan Bebas

image

Jakarta Media Kriminalitas- Budi Wahyudi Anggota Majelis Pers, merasa sangat prihatin atas adanya pemberitaan terkait dengan penangkapan 3 orang Oknum wartawan Media Sidik yang diberitakan Oleh detik (.)com dan Liputan 6(.)com.

Diketahui ketiga oknum wartawan tersebut dari media sidik masing masing berinisial TSL, BP,dan MH. Ketiganya disangka dan diduga telah melakukan tindak pemerasan terhadap Kepala Desa Mekar Mulya,Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Saat ini ketiga oknum wartawan tersebut telah diamankan di Mapolres Garut.

Berdasarkan informasi yang didapat media Sidik telah terdaftar di Dewan Pers dan mereka selalu mengenakan atribut seragam dengan logo lambang Dewan Pers. Dalam hal ini Majelis Pers pun akan melakukan penelitian dari organisasi mana ketiga oknum wartawan tersebut bernaung. Kalaupun benar hal ini adalah kasus tindakan pemerasan.

"Kami sangat mengapresiasi sikap dan tindakan pihak Kepolisian Mapolres Garut yang begitu cepat dan sigap atas laporan dari kepala desa. Namun jika ini merupakan bagian dari investigasi dalam rangka melakukan konfirmasi terkait dugaan adanya penyelewengan Anggaran Dana Desa yang benar telah disalah gunakan oleh oknum kepala desa tersebut, maka pihak kepolian harus Obyektif melihat kasus ini untuk mengambil tindakan dan harus segera melakukan upaya penyelidikan,karena kasus ini merupakan delik aduan," Terang Budi.

Adapun telah didapatkannya barang bukti berupa uang dan ataupun dana suap yang diberikan kepada ke 3 oknum wartawan tersebut sebelum kejadian penangkapan,maka pemberi suap dan penerima suap harus sama sama ditindak secara hukum,jelasnya.

Karena patut diduga kepala desa teridikasi dengan dugaan tersebut, Hal ini sangat jelas terbukti kepala desa telah memberikan uang, Apapun dalilnya dan alasanya bisa saja itu bagian dari upaya damai alias 86 agar tidak diekspose dan diberitakan,sebagai bagian posisi tawar atau tepatnya "simbiosis mutualis" saling mengutungkan.

"Kami tetap tidak membenarkan terhadap wartawan semacam ini yang telah melacurkan profesinya sebagai jurnalis dan kami mengecam keras tindakan yang sangat memalukan dan tidak terpuji ini. Untuk itu kami mengharapkan pihak kepolisian setempat dalam hal ini harus bertindak hati-hati dalam upaya melakukan  penyelidikan, dan kepada pihak pihak terkait baik itu organisasi pers pemerhati dan insan jurnalisnya dapat mengambil langkah dan sikap agar tidak ada para pihak yang merasa dirugikan. Apabila tindakan itu melanggar hukum maka prosedur hukumlah yang harus ditegakkan, namun bila hal tersebut masih masuk menjadi etika kewartawanan mari selesaikan secara arif dan bijaksana," ujarnya.

Agar diketahui bahwa Suap merupakan tindak pidana yang sejak lama diatur dalam UU No. 3 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Pasal 3 UU tersebut menyatakan: Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana.
 Pasal 5 UU Tipikor.

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a.   memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b.    memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 
Pasal 12 UU Tipikor
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a.    pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

b.    pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
 
Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu:

1.    Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2.    Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3.    Menteri;
4.    Gubernur;
5.    Hakim;
6.  Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7.    Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara di anggap pemberian suap,apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12B ayat [1] UU Tipikor). Secara logis, tidak mungkin dikatakan adanya suatu penyuapan apabila tidak ada pemberi suap dan penerima suap. Gratifikasi dan suap sebenarnya memiliki sedikit perbedaan (Red/Rls/MP)


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 mediakriminalitas · All Rights Reserved