logo
DPP FPK

FPK

VIDEO

Visitor Counter

SAENAH AQIQAH

SAENAH AQIQAH

Raja Aqiqah JaDeTaBek 

0822 5470 5912

MEDIA KRIMINALITAS

DIRGAHAYU INDONESIA

RoniAbdul RoupSAADULLAH

 
H.ROKIBSUYANTOATANG SUPARDI
PENGADUAN KORUPSI

KPK

FACEBOOK
FB 

ANGGOTA BPD DESA CIDAHU MERANGKAP KETUA POKTAN DAN JURNALIS PATUT DI PERTANYAKAN

image

Serang Media Kriminalitas-Dalam Peraturan dan aturan Jelas BPD adalah Lembaga yang berperan sebagai Mitra Kerja Pemerintahan Desa,pada umumnya Implementasi dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsinya sebagai Lembaga BPD belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban sebagai mana yang diatur dalam ketentuan Kelembagaan BPD,

Anehnya yang berkaitan dengan Haknya, baik itu Ketua BPD maupun Anggota BPD, telat saja Pembayaran Honor / Penghasilan Tetap (SILTAP)  langsung ribut mempertanyakan ke Kepala Desa setempat dari hasil Investigasi dan konfirmasi dengan Narasumber hampir rata-rata Ketua BPD dan Anggota BPD tidak mampu melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya

sementara untuk Honor/ Penghasilan tetap (SILTAP) mereka menerimanya routine dari ADD / DD setiap triwulan /tahunya, tentu hal ini  sebaiknya menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi semua Pihak, terutama kepada Ketua BPD dan Anggota BPD yang kebetulan seperti itu , harus instrokpeksi diri  dan berbenah diri untuk selanjutnya kembali kepada aturan dan Tupoksinya. Dengan adanya control social   terkait hal ini  agar terciptanya cek and balance antara hak dan kewajiban dimana  pengeluaran Uang Negara / Uang Rakyat dari ADD/DD bisa  tepat guna dan tepat sasaran

Larangan bagi anggota BPD tidak hanya diatur dalam UU Desa, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)Nomor 34 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa, dan Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang BPD, yaitu dalam Paragraf 6 Pasal 26.

Bunyi larangan bagi anggota BPD dalam Permendagri No.110/2016 sama dengan larangan yang tersebut dalam UU Desa. Namun, dalam regulasi ini tidak mengatur terhadap sanksi administratif, apabila ada anggota BPD yang melanggar larangan tersebut dalam menjalankan Kewenangan dan Kewajiban Anggota BPD

Anggota BPD dilarang:  
1.    Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
2.    Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
3.    Menyalahgunakan wewenang;
4.    Melanggar sumpah/janji jabatan;
5.    Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
6.  Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
7.    Sebagai pelaksana proyek Desa;
8.    Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
9.    Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Dalam Pemantaun MK ke Desa Cidahu, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang-Banten, menemui salah satu Anggota BPD Desa Cidahu, kepada MK Suhendra mengakui kalau saat ini dirinya masih menjabat sebagai Anggota BPD Desa Cidahu dan Routine menerima Honor / SILTAP ( Penghasilan Tetap ) dari ADD/DD, dijelaskan Suhendra keberadaan Lembaga BPD Desa Cidahu Fakem/Pasif  artinya tidak aktif /tidak ada kegiatan  hal ini di karenakan Ketua BPD Desa Cidahu beraktifitas /punya pekerjaan di Jakarta dan jarang pulang ke Desa Cidahu kemudian 8 (delapan ) anggota BPD yang lainnya juga sama  pada  tidak ada yang aktif,namun Honor/ SILTAP (Penghasilan Tetap).

Walaupun tidak melaksanakan kewajibannya Ketua BPD dan Anggota BPD Desa Cidahu  masih lancar menerima hak tersebut, masih kata Suhendar saat ini dirinya aktif  menjadi Pengurus / Ketua Kelompok Tani Sugih  dan Istrinya menjadi Bendahara  sebelumnya Pokta Tani Sugih ini di kelola oleh H. Alimudin yang juga sebagai orangtuanya, karena sudah lanjut usia maka dalam pengajuan


 
Proposal Permohonan Bantuan dari Kementrian Pertanian dalam Program PUPM (Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat)  diakuinya di Revisi dan sekitar bulan Mei 2017 yang lalu  POKTAN TANI SUGIH menerima kucuran dana sejumlah Rp. 160.000.000,- langsung ke Rekenng Poktan , Kucuran Dana tersebut sebesar Rp.100.000.000,-  untuk di belanjakan / pembelian Gabah dan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- untuk kegiatan operasional POKTAN, dalam Pedoman Umum Hasil Bimtek  sesuai fakta integritas yang di tanda tangani Suhendra selaku Ketua POKTAN Tani Sugih  harus mencapai Target per Desember 2017, 45 Ton beras Ke Toko Tani Indonesia (TTI) , namun Alhamdulillah Sampai saat ini Poktan Tani Sugih  sudah mengirim Beras  25 Ton Beras , Ke Toko Tani Indonesia dan Toko Tani Lokal Target ke Bulan Desember 2017 tinggal 20 Ton Beras, di Tambahkan Suhendra selain sekarang menjabat Anggota BPD Desa Cidahu ,Terus sedang Aktif di POKTAN Suhendra juga ada kediatan lain yaitu sebagai Jurnalis salah satu media Cetak bahkan menurut Suhendra Juga awalnya menjabat juga sebagai Ketua RW. Namun sekarang ketua RW saya Lepaskan,saat di konfirmasi MK terkait Rangkap Jabatan  dan di pertanyakan terkait Tupoksi antara hak dan kewajiban seorang Anggota BPD tidak aktif dan menerima Siltap/Honor apakah tidak menabrak rambu-rambu ?

Sebagai seorang Jurnalis apakah yang bisa anda jelaskan terkait hal tersebut, ? kepada MK Suhendra tidak bisa menjelaskan Detail nanti saja bang kita bertemu lagi , sanggahnya.

Hasil Konfirmasi dengan suhendar , MK coba datangi kantor Desa Cidahu untuk minta tanggapan dan konfirmasi terkait SILTAP BPD  dan kegiatan Fisik Pembangunan Tahap ke 1 Tahun 2017  yaitu  kegiatan Pembangunan Fisik Rabat Beton  berlokasi di Jalan Poros Desa  Kp. Kamarang, Desa Cidahu, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, di terima oleh SUPRIADI , Kepala Desa Cidahu, kepada MK membenarkan apa yang di sampaikan salah satu anggota BPD di Desa Cidahu tersebut

Memang faktanya seperti itu tidak ada yang aktif,  namun hak-haknya dalam hal ini Honor/SILTAP Ketua dan Anggota BPD routine di berikan , menurut SUPRIADI selaku Kepala Desa Cidahu  seharusnya BPD sebagai Mitra kerja Pemerintahan Desa bisa berperan aktif dan menjadi pelopor untuk bersama-sama Aparatur Pemerintahan Desa dan masyarakat  dalam rangka Membangun Desa Cidahu, sejujurnya dengan tidak aktifnya  BPD  Desa Cidahu  tapi di berikan Honor banyak yang mepertanyakan dan complain dari  Tokoh Masyarakat RT/RW  enak bener tidak ada kerja tapi dapat honor intinya Cemburu social ,

Akan tetapi SUPRIADI menegaskan dan member Pemahaman kalau Siltap BPD sudah ada pagu Anggarannya jadi kita kembalikan saja ke Pihak BPD apakah Enak menerima Honor/Gaji tapi tidak bekerja, masih kata Supriadi terkait  pelaksanaan Fisik Pembangunan Rabat Beton, Alhamdulillah dengan Dukungan Masyarakat kegiatan Rabat Beton sudah selsai dan sekarang sudah di mamfaatkan oleh Masyarakat  adapun anggaran total dana Desa untuk Kegiatan Fisik Rabat Beton di Kp. Kamarang dengan Volume P.1000 M, Lebar : 3 M dan Tebal 20 Cm, dengan pagu anggaran yaitu Rp. 833.402.000, namun  Dana Desa untuk Fisik baru terserap 60 % yaitu sekitar Rp. 580.000.000,-Dengan suksesnya Kegiatan Pembangunan Fisik Rabat beton tersebut Supriadi mengucapkan terima Kasi kepada semua Pihak terutama Masyarakat Desa Cidahu yang telah berjibaku dengan Pemerintahan Desa dalam rangka mewujudkan Pembangunan di Desa Cidahu,  lebih lanjut Supriadi menjelaskan kalau Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rabat Beton sudah barang tentu mengacu kepada Spek dan RAB yang sudah ditetapkan sehingga ini akan terlihat dari qualitas dan quantitinya , jelasnya.

Menanggapi Kegiatan Pembangunan di Desa Cidahu,  Ketua RW.01   Suen  dan  Ketua RW.02  Aliudin Suhendra, kepada MK menuturkan bahwa pihaknya mewakili Masyarakat Desa Cidahu menyambut Gembira dengan adanya Pembangunan Rabat Beton Jalan di Kp. Kamarang dan sekarang sudah bisa di mamfaatkan oleh Masyarakat Umum dengan adanya pembangunan ini Masyarakat berterima kasih Kepada Pemerintah Pusat melalui Kepala Desa Cidahu bahwa Pembangunan di Desa Cidahu  di harapkan berkesinambungan , jelasnya .

Media Kriminal senatiasa melakukan social control secara  terbuka dan transparan sehingga dalam pemantauan seputar Dana Desa Perlu kiranya semua pihak berperan aktif untuk mengontrol / mengawasi  hal ini menjadi penting dengan maksud dan tujuan untuk meminimalisir penyimpangan Dana Desa  oleh Penanggung jawab anggaran dalam hal ini para Kepala Desa ….. ( REZQII HIDAYAT, S.Pd )



Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 0+6+1

Copyright 2017 mediakriminalitas All Rights Reserved