logo
DPP FPK

FPK

VIDEO

Visitor Counter

SAENAH AQIQAH

SAENAH AQIQAH

Raja Aqiqah JaDeTaBek 

0822 5470 5912

MEDIA KRIMINALITAS

DIRGAHAYU INDONESIA

RoniAbdul RoupSAADULLAH

 
H.ROKIBSUYANTOATANG SUPARDI
PENGADUAN KORUPSI

KPK

FACEBOOK
FB 

BERKEDOK KOPERASI PPDB TAHUN 2017/2018 DI SMPN 1 MENES DI JADIKAN AJANG BISNIS

image

Pandeglang Media Kriminalitas- Dari hasil konfirmasi dengan beberapa  Orang tua murid dan para siswa / siswi  Baru Kelas VII , membenarkan bahwa pada waktu Pendaftaran diminta untuk membeli map dengan harga Rp. 10.000,-  dan map tersebut berisi formulir pendaftaran dan berkas PPDB online di SMPN 1 MENES - PANDEGLANG- BANTEN. 

Padahal map jenis yang sama kalau beli di Toko paling mahal  Rp.3000,- papar Ahmad ( bukan nama sebenarnya)  kepada MK memaparkan kalau putrinya bernama Nengsih ( nama samaran) sekarang  sudah  di terima di kelas VII  SMPN 1 MENES,  Ahmad membenarkan  kalau saat pemberkasan di mintai uang untuk beli map Rp.10.000,-  

Selain itu juga Para orang tua murid  telah menerima undangan dari pihak Sekolah  dengan  melampirkan perincian  untuk  membeli perlengkapan Sekolah peserta didik baru dan sumbangan yaitu sebesar  Rp. 490.000,-  Hal ini menurut Ahmad, memberatkan Orang Tua murid , artinya ada semacam keharusan di SMPN 1 MENES untuk membeli Perlengkapan Sekolah putra - putrinya yang bersekolah di SMPN 1 MENES, ya sebagai masyarakat biasa kami mengikuti kemauan pihak Sekolah karena khawatir anaknya malu sama teman- temanya  kalau sampai  belum atau tidak mampu  membayar uang sejumlah Rp.490.000,-,terangnya.

Hal senada di sampaikan H.Mukhlis tokoh masyarakat sekaligus Pemerhati kebijakan Pendidikan di kabupaten Pandeglang, kepada MK, memaparkan dirinya menyayangkan pihak terkait menutup mata seakan adanya pembiaran terkait Pelaksanaan PPDB Tahun 2017/2018 khususnya untuk tingkat STLP/SLTA dan yang sederajat masih menerapkan pola lama dan beragam modus pungutan hanya untuk meraup keuntungan semata, yang klasik menggunakan alasan Koperasi Sekolah, padahal sebenarnya  hanya Warung Sekolah yang sama saja di kelola oleh Sekolah itu sendiri, kalau berbicara Koperasi Sekolah sudah barang tentu harus punya dasar , ada AD/ART dan  badan Hukumnya, kemudian setiap tahun ada  rapat pertanggungjawaban Pengurus dan adanya pembagian sisa hasil usaha ( SHU) melalui  Rapat Anggota Tahunan (RAT)  dan hal ini menjadi lucu ketika musim PPDB,

Banyak pihak sekolah sibuk  dalihnya menggunakan atribut Koperasi Sekolah untuk praktik Ajang Bisniz jual perlengkapan Sekolah bagi siswa siswinya , jadi wajar ketika para orang tua murid mengkritisi kebijakan pihak Sekolah dan pihak- pihak terkait dalam hal ini dunia Pendidikan.

Penegasan H.MUHKLIS, tentang penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Pandeglang, baru  pada tingkat  pendidikan dasar  secara umun SD/MI jelang PPDB memasang baliho " SDN/MI............... MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN GRATIS BAGI SELURUH SISWA, 

Tapi untuk tingkat SLTP / MTs atau yang sederajat sepertinya masih tabu untuk memasang Baliho seperti yang di lakukan oleh Insan pendidikan Sekolah Dasar/ MI, karena itu tadi masih belum sepenuhnya mendukung pogram Pemerintah tentang menyelenggarakan Pendidikan Gratis dan Program Wajar Dikdas 9 Tahun hanya sebatas slogan implementasinya nonsens, masih kata H.Mukhlis,

Padahal Pemerintah sudah  memberikan bantuan yang di anggarkan  dari APBN dengan BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) untuk  tingkat SD/MI Rp.800 ribu per siswa / tahun , SLTP/ MTs Rp.1 juta per siswa / Tahun dan SMA/SMK/ MA Rp.1,4 juta per siswa / tahun sebagai mana diatur dalam  Permendikbud Nomor: 8 tahun 2017 tentang juknis Bantuan Operasional Sekolah ( BOS) , Juknis tersebut lengkap dari A sampai Z nya di jelaskan rambu- rambu terkait 13 komponen/ item  penggunaan dan peruntukan dana BOS untuk kepentingan Pendidikan , salah satunya untuk  kegiatan PPDB, bahkan menurut H.MUKHLIS, menjelang  kegiatan PPDB pemerintah  dalam hal ini Mendikbud juga mengantisipasi dengan menerbitkan Permendikbud nomor : 17 Tahun 2017 tentang juklak/ juknis PPDB tahun 2017/2018,

Anehnya pihak  Institusi Pendidikan sepertinya tidak paham atau tidak memahami peraturan yang di buat oleh Pemerintah, faktanya masih banyak untuk penyelenggaraan Pendidikan  tingkat SLTP dan SLTA khususnya di Kabupaten Pandeglang, melakukan pungutan- pungutan dengan mengatas namakan Koperasi sekolah  padahal hanya warung sekolah ciptaan dari pihak sekolah itu sendiri, lebih lanjut H. MUKHLIS meminta kepada pihak Pemerintah  yang terkait dan pihak penegak Hukum jangan menutup mata dan melakukan  pembiaran kepada oknum - oknum yang dengan sengaja memamfaatkan momen PPDB untuk meraup keuntungan  tanpa  memperhatikan situasi kondisi  sosial ekonomi  masyarakat secara umum, karena hal ini berdampak kepada citra dan dunia Pendidikan akan tercoreng, tegasnya.

Di konfirmasi di ruang kerjanya ,Ade Rohadi,   Kepala Sekolah SMPN 1 Menes, membenarkan pihak penjaga sekolah berinisiatif menjual map karena para calon murid dan orang tua murid tidak membawa map untuk menyimpan berkas persyaratan PPDB, dan umumnya mereka tidak keberatan , terkait dengan pembayaran Rp. 490 ribu kepada MK  ,  menurut Ade Rohadi bukan pihak sekolah melainkan Koperasi Sekolah adapun yang berkaitan dengan bahasa sumbangan hal itu sebagai antisifasi di karena anggaran dana BOS sampai saat ini belum cair sementara  pelaksanaan kegiatan PPDB harus sudah di lakukandan di laksanakan, bantahnya.

Di konfirmasi melalui telpon selurernya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang , kepada MK, H.Salman Sunardi, S.Pd,  menanggapi  tidak masalah  selama pihak sekolah tidak merugikan masyarakat/ orang tua murid   apalagi dalam permusyawarahan  sudah  ada  kesepakatan dalam antara pihak orangtua murid  dengan pihak sekolah, karena atribut dan seragam sekolah itu buat kepentingan Siswa itu sendiri, jelasnya.

Terkait  kegiatan PPDB tahun 2017/2018, di SMPN 1 MENES, MK menggarisbawahi dan menganalisis keberadaan  Koperasi Sekolah tapi faktanya adalah hanya warung sekolah yang menjual peralatan dan perlengkapan sekolah untuk murid baru ini sifatnya musiman setiap memasuki tahun ajaran baru,  karena kalau  bicara Koperasi Sekolah tentunya harus punya badan Hukum, AD/ART  dan  melaksanakan RAT yang di hadiri oleh seluruh anggotanya , selanjutnya MK juga menyikapi terkait penggunaan dana BOS di SMPN 1 Menes apakah sudah Transparan dan sesuai dengan juklak dan  juknisnya...? Bersambung ( Rezqi Hidayat, S.Pd) bang eki



Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 5+7+2

Copyright 2017 mediakriminalitas All Rights Reserved