logo
DPP FPK

FPK

VIDEO

Visitor Counter

SAENAH AQIQAH

SAENAH AQIQAH

Raja Aqiqah JaDeTaBek 

0822 5470 5912

MEDIA KRIMINALITAS

DIRGAHAYU INDONESIA

RoniAbdul RoupSAADULLAH

 
H.ROKIBSUYANTOATANG SUPARDI
PENGADUAN KORUPSI

KPK

FACEBOOK
FB 

OKNUM PEJABAT KONGKALIKONG KURAS DANA PUBLIKASI DINDIK BANTEN

image

Banten Media Kriminalitas-Anggaran belanja publikasi dan promosi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Banten dipertanyakan sejumlah wartawan. “Pasalnya menurut para wartawan penggunaan anggaran tersebut tidak ada transparansi dan pemerataan,sehingga menjadi soalan serius bagi kalangan media. Aroma busuk dugaan adanya ketidakberesan tercium mulai dari Rekayasa kegiatan, Mark up anggaran, Kongkalikong sampai ke pemotongan jatah sukses fee iklan 15-20 %. Semua itu mengarah pada Tindak Pidana Korupsi dan merugikan negara.

Menurut data yang diperoleh, APBD tahun 2017 Dindik Banten mengalokasikan dana Rp3,4 Miliar untuk belanja media dan publikasi. Namun anehnya, dari anggaran sebesar itu para wartawan yang ada di Banten dirasa kesulitan mendapatkannya, bahkan sekedar berlangganan koran/ media di dinas yang dipimpin E Kosasi Samanhudi tersebut dirasa sulit. Apa lagi, untuk mendapatkan anggaran publikasi atas kegiatan di lingkungan Dindik baik Iklan Ucapan atau Galeri Foto/Advetorial.

Kondisi tersebut ternyata tak berlaku bagi media harian cetak tertentu. Menurut sumber DN seoarang awak media yang tak disebutkan namanya mengatakan, tak tanggung-tanggung kisaran Rp1,5 miliar uang negara dibagikan hanya untuk satu perusahaan media cetak tersentu.
Anehnya lagi, “Media nya itu-itu saja yang terus mendominasi perolehan terbesar jatah iklan hingga hampir setengah bagian dari anggaran yang ada setiap tahunnya.

Diungkapkan DN, disinyalir ada salah satu oknum Kasubag berinisial GD, diduga orang yang memainkan peran utama melakukan "Kongkalikong" dengan sejumlah media besar di Banten. Dugaan tersebut diperkuat dengan berbagai data dan kajian yang dihimpun, mengenai upaya terencana untuk menyimpangkan anggaran belanja publikasi dan promosi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Banten yang mencapai Rp3,4 miliar.

Menurut informasi dari salah seorang aktivis media ini, sudah menjadi rahasia umum jika dalam mendapatkan kontrak kerjasama Iklan dengan pihak Dindik Banten, media penerima kontrak akan diminta fee 15 hingga 20 persen dari harga total kontrak. Sehingga karena keterbiasan meminta keuntungan balik (sukses fee) dari media yang telah menjalankan kontrak itulah, diduga oknum pejabat GD enggan untuk kerjasama dengan media lainnya.

“Bayangkan, jika 20 % dari Rp3,4 miliar total anggaran belanja publikasi dan promosi di lingkungan Dindik Banten, maka dipastikan oknum pejabat GD bisa meraup keuntungan dari fee iklan mencapai kisaran Rp680 juta,” ungkapnya.

Dia mengatakan, sepak terjang oknum pejabat GD harus diawasi, karena menurut informasi yang santer beredar belakangan ini, baik di kalangan media maupun aktifis lembaga masyarakat, menilai oknum pajabat GD benar-benar orang yang lihai.
“Bagaimana tidak, ia diduga adalah otak yang merancang pemotongan fee 15 – 20 % dari setiap biaya publikasi iklan yang dikerjasamakan ke media,” katanya.

Hal yang sama disampaikan pengiat anti korupsi dan kriminalitas di Banten, Syahrial Deny. Direktur Front Pemantau Kriminalitas (FPK) mengatakan, Dindik Banten telah tebang pilih menunjuk rekanan media dalam pemasangan iklan. Contoh, ada salah satu media sampai saat ini telah mendapatkan lebih dari enam kali penayangan advertorial. Sementara banyak media yang bahkan belum atau tidak mendapatkan iklan sama sekali. Padahal mereka sudah mengajukan permahonan yang sama.
“Seharusnya Dindik tidak boleh sewenang-wenang, bijaknya Dindik mengedepankan asas pemerataan dan keadilan. Agar setiap media mendapat porsi yang sesuai bahkan sama. Kenapa Dindik seperti tebang pilih,” ujar pria yang akrab disapa Deny Debus.

Dikatakan Deny, Ia mengamini tentang maraknya kabar yang beredar tentang ada oknum penjabat di Dindik Banten meminta semacam chasback fee bila ingin menjadi rekanan untuk medapatkan jatah iklan. Menurut kabar yang beredar tersebut, bila tidak sepakat dengan fee yang diminta si oknum, maka bisa dipastikan wartawan atau medianya tidak akan medapatkan iklan atau menjadi rekanan.
“Bukan rahasia umum fee itu mah kang. Kalau deal bicara fee nya bisa dipastikan media itu mendapat iklan dan menjadi rekanan kongkalikong meraka,” ujarnya.

Deny meminta Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih atau Sekda, bisa cepat mengevaluasi dan mengawasi oknum GD tersebut. Karena ini sudah masuk ranah praktek pengelolaan dana publikasi media massa yang mengarah kepada tindak pidana korupsi.
“Saya kira dengan banyaknya kerisauan ini, Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih atau Sekda harus cepat mengevaluasi dan mengawasi yang bersangkutan, supaya tidak terulang lagi tindakan yang sama, karena contoh prilaku yang salah di Setwan DPRD Banten tahun lalu, bisa menjadi pelajaran bagi SKPD yang lain agar tidak terulang lagi,” ujar Deny Debus.

Sementara itu seorang aktivis mahasiswa di Banten, Khotubul Umam penegak hukum di Banten tidak tinggal diam untuk segera mengusut dugaan peyalahgunaan anggaran tersebut. “Saya juga mendapat informasi bahwa untuk menjadi rekanan harus memberikan fee mencapai 30 sampai 40 persen dari total anggaran,” ujar Mahasiswa semester enam ini.

Harapan agar penegak hukum mengusut kasus dugaan permainan anggaran dan wewenang di Dinas Pendidikan Banten tersebut, ikut disuarakan juga oleh mahasiswa. Khotubul Umam, Ketua Himpunan Mahasiswa Lebak (Himala) di Banten mengatakan, citra pemerintahan di mata masyarakat akan semakin buruk jika kasus besar di mafia di kantor Dindik tersebut tidak diusut hingga ke akar. Lazimnya, kasus korupsi tidak berdiri sendiri, melibatkan banyak orang dan terstruktur.

Umam mengaku mengecam perilaku dugaan penyelewengan anggaran dan wewenang oleh oknum pejabat GD. “Kasus ini tentu meski dikuak selebar-lebarnya. Pemerintah jangan seolah menutup-nutupi sesuatu, seperti ada kongkalikong di sini. Bisa jadi oknum GD tidak sendiri, ada pejabat yang lebih tinggi lagi yang terlibat tentunya,” kata Mahasiswa Unsera.

HIMALA sendiri, lanjutnya, akan terus memantau perkembangan kasus tersebut. Mereka bertekad akan terus mengawal proses pengungkapan kasus di Dindik Banten ini. Apalagi masih banyak kasu Dindik lainnya. "Akan kita kawal bagaimana ke depannya. Sebab ini juga cerminan bobroknya birokrasi kita. Citra pemerintah semakin buruk di mata masyarakat oleh kasus-kasus seperti ini. Ke depan, seleksi untuk menjadi pegawai pemerintah juga harus diperbaiki, terlebih untuk urusan moral. Karena korupsi merupakan tindakan tak bermoral,” katanya lagi.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, E Kosasih Samanhudi belum bisa dikonfrmasi, Begitu pun dengan oknum pejabat Kasubag GD. Beberapa kali wartawan mencoba ke kantornya tidak pernah ada, pesan singkat serta telepon juga tidak pernah direspon. Bahkan, surat yang dilayangkan pada tanggal 11 April 2017 dengan nomor surat 01/PA/PK/PL-SN/IV/2017 pun, hingga berita ini diturunkan tidak ada yang balasan. *(sandi)*

Berdasarkan data yang diperoleh kegiatan tahun anggaran berjalan pada item belanja promosi dan publikasi Dindik Banten 2017 sebesar Rp3,4 Miliar, sebagai berikut:

1. PUBLIKASI PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN SMK (3 PAKET)
TOTAL ANGGARAN Rp 600 JUTA
A. Pengembangan Pembelajaran SMK
1. Publikasi Kegiatan 1 Paket Rp200 juta
2. PublikasiKegiatan 1 Paket Rp200 juta
3. PublikasiKegiatan 1 Paket Rp200 juta
Sub Total A = Rp600 juta

2. PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN
TOTAL ANGGARAN Rp2.624.638.439,-

B. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.Belanja Hasil Liputan Kegiatan Dindik Provinsi Banten 1 Paket Rp100 juta
2. Penayangan ILM tentang Pendidikan Khusus melalui Media Cetak 1 Paket Rp100 juta
3. ILM melalui Media Elektronik/TV Nasional 1 Paket Rp200 juta
4. ILM melalui Media Elektronik/TV Lokal 1 Paket Rp100 juta
5. Advertorial Media Cetak 1 Paket Rp100 juta
6. Advertorial Media Cetak 1 Paket Rp100 juta
7. Penayangan ILM tentang Pendidikan melalui Media Cetak 1 Paket Rp150 juta
8. Penayangan ILM tentang Program Pendidikan melalui Media Cetak 1 Paket Rp200 juta
9. Display melalui Media Cetak 1 Paket Rp150 juta
10. Penayangan ILM melalui Media Cetak 1 Paket Rp100 juta
11. Penayangan ILM tentang Pendidikan Khusus melalui Media Cetak 1 Paket Rp100 juta
12. Penayangan ILM melalui Media Cetak 1 Paket Rp100 juta
13. Penayangan ILM tentang Pendidikan melalui Media Cetak 1 Paket Rp150 juta
14. Display melalui Media Cetak 1 Paket Rp150 juta
15. ILM Media Elektronik/Online Lokal 1 Paket Rp70 juta
16. ILM Media Elektronik/Online Lokal 1 Paket Rp70 juta
17. ILM Media Elektronik/Online Lokal 1 Paket Rp70 juta
18. ILM melalui Media Elektronik/TV Nasional 1 Paket Rp200 juta
19. Materi Iklan Layanan Pembuatan Artikel melalui Web/Kanal Media Online Rp100 juta
20. ILM Media Elektronik/Online Nasional 1 Paket Rp100 juta
21. Advertorial Media Cetak 1 Paket Rp100 juta
22. Iklan Layanan melalui Media Elektronik/Radio 1 Paket Rp114.638.439
Sub Total B = Rp2.624.638.439

3. PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SEJARAH, KESENIAN DAN NILAI BUDAYA
TOTAL ANGGARAN Rp197.500.000
C. PengembangandanPembinaanSejarah, KeseniandanNilaiBudaya
1. Media Cetak Lokal 8 Paket Rp20 juta
2. TV Lokal Program Khusus 60 Menit 4 Paket Rp80 juta
3. Media Ceta kLokal 9 Paket Rp22,5 juta
4. TV Lokal Program Khusus 60 Menit 3 Paket Rp60 juta
5. Media Elektronik 3 Paket Rp15 juta
Sub Total C = Rp197.500.000



1 Komentar
image

Sat, 22 Jul 2017 @21:54

rezqi Hidayat, S.Pd

Sebailnya semua pihak terus memantau indikasi diduga tersebut, terutama pihak pihak terkait dan penegak hukum agar mengambil langkah kongkrit dengan kroscek sehingga dapat meminimalisir bentuk penyimpangannya


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 6+7+4

Copyright 2017 mediakriminalitas All Rights Reserved