logo
TEMPAT WISATA
VIDEO

Visitor Counter

Dana Desa Perlu Adanya Pengawasan Bersama..!!! KPK DAN KEMENDES PDTT ADAKAN PERTEMUAN

image

Jakarta Media Kriminalitas – Dalam rangka membahas pengawasan tentang penggunaan dana desa,Untuk itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) “Mengadakan pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Rabu 1 Februari 2017.

Perlu diketahui,bahwa  anggaran dana desa oleh Presiden Joko widodo akan terus di tingkatan. Pasalnya sejak tahun 2015 besarnya Rp 20,8 triliun naik menjadi Rp 46,96 triliun, sekarang di naikkan menjadi Rp60 triliun, dan untuk tahun depan akan dinaikkan lagi oleh Presiden menjadi Rp120 triliun," Terang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo seusai pertemuan itu.

Menurut Eko,bahwa dana yang besar itu sangat diperlukan untuk dikawal secara bersama-sama, Di samping itu pihaknya juga meminta agar masyarakat dapat membantu mengawalnya. "Kami minta supaya dana desa itu tidak diselewengkan, “Mari sama-sama kita awasi, media mengawasi, dan KPK akan mendukung penuh dalam pengawasan penggunaan dana desa tersebut," jelasnya.

Ditempat yang sama Wakil Ketua KPK Basaria Penjaitan mengatakan bahwa KPK dari 2015 sampai sekarang sudah melakukan pengawasan soal pendampingan dana desa itu. Menurutnya, banyak laporan dari masyarakat soal itu. Akan tetapi lembaganya akan melakukan pembenahan-pembenahan dengan harapan semua pembangunan yang dari desa ini kalau bisa berjalan dengan baik. "Agar ekonomi masyarakat kita bisa lebih cepat berkembang. Itu yang kami harapkan," ucap Basaria.

Lebih lanjut Basaria menjelaskan, nantinya semua dana desa tersebut dalam penggunaannya bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, dan tentunya dapat bermanfaat untuk mereka sendiri. "Kami sepakat untuk mendampingi secara penuh dalam pengawalan dana desa dengan Kementerian Desa. Itu kira-kira yang kami bicarakan hari ini," ucap Basaria.

"Adapun soal titik rawan tentang penggunaan dana desa, Basaria mengakui bahwa sebagian besar kepala desa itu belum mengerti, bahkan masih ada juga yang tidak bisa baca. Meskipun sudah diberikan aplikasi sistem keuangan desa namun mereka belum bisa memanfaatkan.Selanjutnya titik rawan kedua, Jelas Basaria, seperti yang kita diketahui baru-baru ini bahwa sudah ada yang dilakukan penangkapan oleh tim Saber Pungli di daerah Jawa Timur.

"Meski demikian memang ada pihak-pihak tertentu dari tingkat kabupaten saat memberikan dana desa tersebut meminta potongan-potongan. Nah ini nanti kita akan bekerja sama dengan Pak Menteri, kami akan kumpulkan para Bupati karena "concern" pusat dari dana itu di Bupati kemudian dibagikan ke desa-desa sehingga tidak terjadi pemotongan dan mereka bisa menerima dengan jumlah yang seharusnya mereka terima.

Adapun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan KPK sudah membuatkan aplikasi untuk pengawasan dana desa. Tahun ini ada Rp60 triliun dana desa yang dibagikan ke 74.910 desa. Setiap desa mendapatkan dana desa sekitar Rp800 juta rupiah plus Alokasi Dana Desanya antara Rp200 juta sampai Rp3 miliar.(D3N)



Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 6+3+0

Copyright 2017 mediakriminalitas All Rights Reserved